Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mendesak Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Pasalanya, ia menilai Indonesia sudah dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi belakangan ini.
"Awalnya kebocoran dari pihak swasta, Bukalapak, Tokopedia, tetapi kemudian data BRI Life yang bocor juga BPJS, apalagi hari ini keluar berita di Kemenkes yang juga soal kebocoran eHAC," ujar Farhan dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis 1 September 2021.
Baca Juga: Data Pengguna eHAC Diduga Bocor, Kemenkes Minta Masyarakat Uninstall Aplikasi eHAC
Menurutnya, kebutuhan akan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.
RUU PDP ini ingin melahirkan sebuah profesi baru yaitu data protection officer, yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi agar sesuai dengan UU.
"Ada sanksi yang menarik di RUU PDP, tidak ada kriminalisasi, di RUU PDP ini akan ada denda yang sangat besar," tuturnya.
Baca Juga: Data Pengguna eHAC Diduga Bocor, Pakar Siber: Kemenkes Salah Besar
Meski menargetkan RUU PDP akan disahkan dalam tahun ini, akan tetapi soal keberadaan lembaga independen pelindungan data masih dalam perdebatan. Ia mengatakan, jika otoritas pelindungan data pribadi harus ada induknya, maka diperlukan sebuah lembaga yang punya otoritas yang kuat. Farhan menilai mimpinya bisa seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Artinya, kalau kita semua sepakat mau membangun sebuah lembaga independen di bawah Presiden untuk pelindungan data, maka kita akan menuntut Presiden dan Menteri Keuangan. Tentunya, memberikan komitmen yang kuat untuk pelindungan data pribadi, minimal sekuat KPK secara politik dan minimal seperti OJk secara anggaran. Sisi lain, ada pragmatisme dan skeptisme yang harus kita jaga sebagai bentuk realistis, kalau kita buat lembaga di bahwa presiden. Independen seperti OJK, butuh waktu berapa lama?," tandasnya.
Baca Juga: Data Pengguna eHAC Diduga Bocor, Kemenkes: Itu di Aplikasi Lama
Ia menambahkan, mencermati begitu daruratnya kondisi pelindungan data di Indonesia. Farhan mengatakan, yang paling realistis adalah usulan Kominfo terkait badan otoritas pengawas data pribadi. Sebab, jika memaksakan lembaga independen sejak awal, maka akan butuh tiga hingga lima tahun agar lembaga tersebut mulai bekerja dengan efektif.***
