Network
PRFMNEWS - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan, Indonesia harus memiliki kebijakan yang tidak biasa.
Kebijakan 'gas dan rem' yang selama ini diambil pemerintah, dianggap tidak mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.
Hermawan mengungkapkan, kebijakan 'gas dan rem' pemerintah hanya akan menunda dan melandaikan kasus secara sementara.
Baca Juga: Aduh! BOR Rumah Sakit di 87 Daerah Sudah Melebihi 70 Persen
"Pendekatan kita kedepan tidak bisa lagi menggunakan rem dan gas, karen itu tidak memutus mata rantai, itu hanya membuat tertundanya kasus atau melandaikan sementara. Di sisi lain kasus terus meningkat, virus corona terus bertransmisi bahkan bermutasi jadi mau gak mau harus ada kebijakan yang kita persiapkan dengan matang pada level nasional atau paling tidak pada level regional," kata Hermawan saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu 20 Juni 2021 malam.
Menurutnya, kebijakan 'gas dan rem' juga tidak dapat dikaitkan dengan kesehatan dan ekonomi.
Ia menjelaskan, pemerintah harus memilih mana yang menjadi prioritas untuk menangani pandemi Covid-19.
Hermawan menegaskan jika jiwa dan nyawa masyarakat adalah prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah.
Karenanya, memutus mata rantai Covid-19 adalah kunci sebagai landasan dari semua kebijakan yang diambil.
Baca Juga: Timi Blak-Blakan Soal Tokoh 'Lord' Yayat yang Diperankan Dirinya di Preman Pensiun
"Makanya kalau kita bicara rem dan gas dikaitkan dengan kesehatan dan ekonomi hampir tidak mungkin kita memulihkan ekonomi sempurna sementara juga kesehatan tidak mungkin menghilang begitu saja Covid-19 ini di Indonesia kecuali salah satu diprioritaskan. Kalau ditanya apa yang harus diprioritaskan yaitu penyelamatan jiwa dan nyawa maka kesehatan. Jadi memutus mata rantai Covid-19 ini adalah kunci dari semua kebijakan yang ada," sambungnya.
Dewan IAKMI ini pun menyampaikan dua opsi yang merupakan langkah yang dapat diambil pemerintah.
Dua opsi yaitu PSBB secara nasional yang harus dibarengi dengan pengetatan sarana transportasi.
Atau lockdown wilayah atau regional yang dilaksanakan berbasis pulau, misalnya pulau Jawa.
"Opsinya dua, kalau bisa PSBB nasional itu harus dilakukan dibarengi dengan pengetatan sarana transportasi. Atau lockdown wilayah, wilayah yang dimaksud misalnya regional pulau Jawa, pulau Sumatra, dan paling bagus kalu berbasisnya pulau," terangnya.
Hermawan berharap, dengan mengukur kerugian yang ada, pemerintah dapat menyelesaikan persoalan pandemi di Indonesia baik dari sudut pandang kessehatan dan ekonomi.
Baca Juga: Polisi Lakukan Penyekatan di Jalur Wisata Kabupaten Garut, 1.000 Kendaraan Diputar Balik
"Kalau bisa dilakukan lockdown serentak kompak tiga minggu saja kita bersabar untuk itu dan kita mengukur kerugian, itu lebih baik ketimbang kita menunda-nunda keadaan dan pada akhirnya terkantung-katung tanpa ada penyelesaian yang jelas secara kesehatan dan ekonomi," pungkasnya.***
