Network
PRFMNEWS – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyebut pemerintah perlu mengganti kebijakan dan strategi penanganan Covid-19 yang diterapkan saat ini.
Sebagaimana diketahui, usai libur lebaran 2021/1442 H lalu, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia mulai terasa. Terlebih, Bandung Raya telah berstatus Siaga 1 Covid-19.
Menurutnya, strategi yang digunakan sekarang cenderung tak efektif. Ia pun menyarankan ketimbang menerapkan PPKM Mikro, lebih baik menerapkan lockdown total bagi daerah yang masuk zona merah.
Ia menyebut penanganan Covid-19 oleh pemerintah dinilai lebih lambat daripada penularan Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Dishub Beberkan Alasan Kebijakan Buka Tutup Jalan di Kota Bandung, Begini Katanya
“Maksud saya memang pemerintah pusat ubah cara penanganan Covid-19 artinya kalau satu daerah itu merah membara itu di-lockdown. Kita tidak perlu alergi terhadap lockdown. Kalau yang sekaran dilaksanakan ini daerah itu hanya sekadar melaksanakan saja karena di tengah kebingunan,” kata dia saat on air di Radio PRFM News Channel, Sabtu 19 Juni 2021.
Trubus pun mengakui ada dua hal yang dipertimbangkan pemerintah saat memutuskan untuk menerapkan PPKM, yakni ekonomi dan kesehatan.
Untuk itu, ia menyarankan lockdown tersebut diberlakukan pada daerah yang masuk dalam status zona merah penyebaran Covid-19.
Pasalnya mobilitas adalah satu hal yang membuat penyebaran Covid-19 di Indonesia belakangan ini cukup masif.
Baca Juga: Penutupan Ruas Jalan di Kota Bandung Berakhir pada 2 Juli Mendatang
“Cuman memang pemerintah pusat ini bingung dihadapkan antara kesehatan atau persoalan ekonomi. Dalam hal itu memang jalan tengah yang paling baik adalah daerah merah saja yang di lockdown. Jadi untuk yang kuning dan hijau itu tetap PPKM Mikro, persoalannya kan penularan itu dari mobilitas kalau mobilitas tidak ditekan ya tidak bisa,” ujarnya.
Lockdown ini pun dinilainya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Sekarang masyarakat sudah merasa tahu prokes, sudah merasa divaksin, dan budaya ini sudah berada di titik jenuh. Mereka mau tidak mau kan keluar beraktivitas karena ternyata tahu bahwa pemerintah itu tidak menjamin apa-apa kecuali hanya mengeluarkan kebijakan melarang doang tapi tidak memberi solusi bagi mereka dalam konteks untuk bertahan secara ekonomi,” tutupnya.***
