Network
PRFMNEWS - Eks kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen merasa kasihan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya ditarik dalam isu kudeta pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.
Ferdinand Hutahaen menyebut Presiden Jokowi sedang lelah mengurus negara melawan pandemi Covid-19, tapi ditarik ke dalam masalah yang tidak diketahuinya.
Hal itu disampaikan Ferdinand Hutahaen dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Senin 1 Februari 2021.
"Kasihan pak @jokowi yg sdg lelah mengurusi negara, menjaga ekonomi agar tetap tumbuh, melawan pandemi covid dan mensukseskan vaksinasi justru ditarik2 ke masalah yang pasti pak Jokowi tak ketahui dan tak mungkin terlibat," tulis @FerdinandHaean3.
Baca Juga: Link Streaming Ikatan Cinta RCTI Malam Ini Selasa 2 Februari, Al Minta Maaf ke Andin
Dalam cuitan lain, Ferdinand Hutahaen meminta Presiden Jokowi untuk tidak menanggapi dan membalas surat klarifikasi yang dikirimkan Partai Demokrat.
"Tak perlu pak @jokowi merespon ini baik secara lisan maupun tulisan. Jokowi juga tak perlu membalas surat klarifikasi yg dikirimkan oleh Partai Demokrat," tulis @FerdinandHaean3.
Dia meminta siapa saja untuk tidak melibatkan Presiden Jokowi dalam hal-hal yang ia nilai tidak perlu.
"Jangan libatkan Presiden dalam hal2 tak perlu dan jangan turunkan martabat Presiden sbg pemimpin," tambahnya.
Baca Juga: Kampung BPKH di Donggala dan Sigi Akhirnya Terwujud
Sebelumnya, Ketum Partai Demkrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan kudeta yang ingin menggulingkan dirinya dari kursi pimpinan Demokrat.
AHY menyebut gerakan kudeta ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.
"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin, 1 Februari 2021.
Menurut AHY, sosok ini terungkap berdasarkan laporan dan aduan banyak pimpinan serta kader partai pada 10 hari lalu. AHY menyebut, empat pelaku gerakan ini merupakan kader dan mantan kader Demokrat.
"Satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu lagi mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu," paparnya.
Baca Juga: Pandemi Belum Usai, KSPI Harap BLT BPJS Ketenagakerjaan Dilanjutkan Lagi
Baca Juga: Kapan Tilang Elektronik Mulai Berlaku di Kota Bandung? Ini Kata Polisi
Sementara satu orang lainnya adalah non kader partai yang disebutnya seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.***
