PRFMNEWS – Akademisi sekaligus peneliti Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad), Martin Daniel Siyaranamual mengatakan kebijakan pemerintah tentang penerapan masker SNI harus juga bisa membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terjaga.
Menurutnya UMKM adalah amunisi terakhir yang dimiliki guna mendorong pemutaran roda ekonomi di masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindusterian (Kemenperin) diketahui tengah melakukan langkah perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) masker berbahan kain.
Baca Juga: Selama Fase AKB Diperketat di Kota Bandung, 143 Badan Usaha Kena Sanksi
“Ketika terjadi guncangan ekonomi yang cukup berat, kelompok informal, pelaku usaha informal khususnya UMKM, itu menjadi pijakan terakhir yang mendorong roda perekonomian. Artinya, UMKM itu sebetulnya harus dilindungi, jangan sampai ini jadi permainan perusahaan besar untuk mematikan persaingan,” jelas Martin saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (30/9/2020).
Di samping itu, Martin berharap pemerintah untuk dapat memetakan aturan dan jalan keluar bagi UMKM agar dapat bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini. Salah satu caranya, lanjut Martin, dengan adanya “jalur khusus” bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan standar dan label SNI.
“Kalau misalnya dalam kondisi sulit seperti ini dan kebutuhan untuk masker itu besar, saya pikir standarisasi itu perlu diadakan tapi UMKM punya semacam jalur khusus untuk mendapatkan label tersebut,” harapnya.
Baca Juga: Syarat untuk Dapatkan Token Listrik Gratis dari PLN, Apa Saja?
Ia menambahkan, sosialisasi dan edukasi juga penting dilakukan. Sehingga pemahaman di masyarkat terkait bahaya covid-19 dan cara pencegahannya pun dapat dipahami oleh semua kalangan.
“Alangkah lebih baik kalau pemerintah memberitakan bahan-bahan yang layak untuk digunakan sebagai masker. Artinya, kalau misalnya masyarakat tahu konsumen tahu, nantinya bisa memilih sendiri,” ungkap Martin.
Terkait dengan pelaksanaan penerapan masker SNI, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan di masyarakat koordinasi dengan ahli pun dinilai Martin sebagai hal penting.
Baca Juga: Soal Penghapusan PD Kebersihan, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Selamatkan Potensi Sumber PAD
“Dalam proses penerapan standar tersebut, apakah BSN sudah berkoordinasi dengan ahlinya? Baik itu virolog, atau yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 ini, apakah sudah berkonsultasi pada mereka. Jangan sampai keinginan menciptakan standar tapi tidak dibarengi dengan konsultasi kepada ahlinya, itu justru akan menghukum UMKM dan itu membuat kebijakan tidak efektif,” ujarnya.***