PRFMNEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mencari solusi untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh.
Mahfud bahkan menyebut jumlah pengungsi Rohingya kini telah mencapai 1.478 orang. Masyarakat lokal di daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau kini mulai merasa terbebani. Selama ini mereka juga memberikan bantuan kepada pengungsi ditambah ruang wilayah mereka juga akhirnya dipakai sementara oleh pengungsi yang makin bertambah.
"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 (pengungsi Rohingya) orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, Riau itu sudah keberatan ditambah terus (karena) kami juga miskin kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus?" Kata Mahfud, dikutip PRFMNEWS dari ANTARA.
Baca Juga: PBB dan Pemerintah Bangladesh Sepakat Bantu Pengungsi Rohingya
Mahfud menyebut warga Aceh dan Medan mengaku keberatan menampung pengungsi Rohingya karena tidak lagi tersedia tempat dan ketiadaan biaya.
Namun, di satu sisi, bila terus menolak pengungsi Rohingya, hal tersebut berbenturan dengan isu kemanusiaan yang menjadi perhatian Indonesia.
"Padahal, Indonesia bukan termasuk pihak yang ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa saja menolak mereka mentah-mentah (masuk Indonesia). Tapi, kita kan juga tetap punya rasa perikemanusiaan. Orang kan bisa saja mati di tengah laut, sementara, mereka ditolak di sana sini," tutur dia.
Baca Juga: Mahfud MD Blak-blakan Curhat Gaji Sebagai Menkopolhukam Kecil hingga Rela Lepas Pekerjaan Sampingan
Dasar kemanusiaan
Atas dasar rasa perikemanusiaan itulah, pemerintah Indonesia sempat menampung pengungsi Rohingya.
Mahfud juga menyoroti bahwa negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, yang tidak lagi menerima pengungsi Rohingya. Di mana sebelumnya Indonesia hanya menjadi tempat transit, tetapi kemudian malah menjadi tujuan pengungsian.
"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia (pengungsi Rohingya) berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," imbuh Cawapres ini.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal melalui Komisioner Pengungsi PBB (UNHCR). Mereka berlayar dari Myanmar menggunakan perahu kayu dan terdampar di Indonesia.
"Akan kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena kan di sini ada perwakilannya," ujar Mahfud.
Baca Juga: Covid-19 di Singapura Meningkat, DPR Minta Masyarakat untuk Tidak Panik Tapi Tetap Waspada
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melanjutkan, Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konferensi PBB tentang para pengungsi. Meski awalnya menolong, karena semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang datang membuat masyarakat kewalahan dan akhirnya menolak.
"Tapi turun tangan (menolong) terus-terusan, akhirnya kewalahan. Orang Aceh sudah menolak," katanya lagi.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal melalui Komisioner Pengungsi PBB (UNHCR). Mereka berlayar dari Myanmar menggunakan perahu kayu dan terdampar di Indonesia.
Sementara, juru bicara UNHCR, Mitra Salima mengatakan pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia bukan untuk mengeksploitasi pemerintah atau keramahan masyarakatnya. Menurut UNHCR, para pengungsi itu adalah orang-orang tangguh yang bisa berkontribusi besar ke masyarakat.
"Mereka datang karena keputusasaan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan dan situasi berbahaya di tempat mereka tinggal sebelumnya," ujar Mitra.
Menurut Mitra, pengungsi Rohingya sudah mengetahui dan selalu diingatkan UNHCR bahwa mereka adalah tamu di Indonesia, sehingga wajib mengikuti hukum dan adat istiadat yang berlaku di Tanah Air.
Baca Juga: Bayar Tol Sistem MLFF Pengganti Tap E-Toll di Indonesia Pada 2024 Ikut Dilirik Malaysia
Ia menambahkan semua negara, termasuk Indonesia, mengakui mencari suaka adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Negara, kata dia, wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi.
UNHCR, kata Mitra, bakal berkoordinasi dengan pihak berwenang dan bekerja sama dengan mitra, donor dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang. Selain itu, kerja sama juga dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan dapat hidup bermartabat.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Polhukam, Mahfud MD untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Bireuen, Aceh. Hal ini muncul usai masyarakat setempat menolak kedatangan ratusan warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar.
"Saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi.***