PRFMNEWS - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kemendikbudristek membatalkan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) 2021 yang menjadi pengganti Ujian Nasional (UN).
P2G punya lima alasan mengapa merekomendasikan AN 2021 dibatalkan.
Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menjelaskan, alasan pertama adalah karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terbukti menurun kualitasnya dan siswa merasakan kehilangan daya belajar.
Baca Juga: Mendikbud Resmi Ganti UN 2021 Menjadi AN, Apa Maksudnya?
"Kalau kondisi normal saja AN jadi beban siswa, lantas bagaimana saat pandemi dan PJJ yang jelas faktanya kualitas belajar mereka menurun," ujar Iman saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Minggu 1 Agustus 2021.
Belum lagi 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru di Indonesia berdasarkan data Kemendikbud ini tidak memiliki TIK seperti gawai, komputer, dan laptop selama PJJ.
Ditambah sekitar 20 persen di Indonesia hampir tidak memiliki akses internet. Lantas bagaimana mau menerapkan AN jika akses internet saja tidak.
Baca Juga: Kemdikbud Undur Pelaksanaan Asesmen Nasional Pengganti UN ke September 2021
"Jadi Covid-19 ini menurunkan kualitas pembelajaran dan akan menurun lagi, jadi tidak perlu tes karena sudah jelas hasilnya akan lebih buruk," imbuhnya.
Alasan kedua adalan jika AN tujuannya untuk memotret kualitas pendidikan di Indonesia, ia menyebut pemerintah sudah memiliki data itu.
Ketiga, survei lingkungan belajar dalam AN hanya mengambil tiga indikator, padahal pemerintah sudah punya indikator yang lebih banyak yaitu Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang punya 8 indikator.
Keempat, P2G berharap pemerintah lebih baik mengalokasikan dana AN tersebut dialihkan ke kebutuhan dasar pendidikan seperti kebutuhan kuota gratis dan fasilitas lainnya mengingat sekarang dalam kondisi kesusahan.
Baca Juga: Ini 5 Fakta Seputar Asesmen Nasional yang Menggantikan UN 2021
"Semua merasakan kesulitan, oleh itu AN dananya diarahkan untuk kebutuhan mendasar, misalnya kuota, fasilitas, jangan dulu AN dulu," paparnya.
Alasan kelima adalah data siswa yang akan mengikuti AN sudah bocor ke pihak sekolah. Menurut P2G jika sekolah tahu siswa mana yang akan dipantau lewat AN, maka bisa dipastikan siswa tersebut akan digenjotagar mereka terus-terusan belajar, sedangkan dengan PJJ saja mereka sudah terbebani, apalagi lebih dari itu.
"Kami dapat laporan bahwa beberapa sekolah yang untuk melaksanakan AN ini menerima daftar siswa mereka yang ikut AN, artinya kalau sekolah tau siapa saja anak ini yg akan diasesmen, kita sama-sama tahu berarti anak-anak itu calon digenjot supaya mereka belajar terus, sekarang PJJ saja udah jadi beban, apalagi mereka di-drill," katanya.
"Kenapa ini bisa lebih berat dari UN, karena yang di-drill hanya beberapa anak saja, mereka menanggung satu angkatan, satu daerah," pungkasnya.***