PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo menyesalkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19 belum dikeluarkan maksimal kepada masyarakat.
Padahal di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Ia membeberkan, salah satunya adalah anggaran untuk UMKM dengan total Rp13,3 triliun tapi baru dipakai Rp2,3 triliun.
Baca Juga: Jokowi: Kita Butuh Kepemimpinan Lapangan yang Cepat dan Responsif
"Untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun untuk seluruh daerah, yang dipakai baru Rp2,3 triliun, padahal kita ini sekarang butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu," kata Jokowi dalam arahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual, Senin 19 Juli 2021.
Begitu juga anggaran perlindungan sosial yang totalnya Rp12,1 triliun, tapi realisasinya baru Rp2,3 triliun. Serapannya tidak sampai 20 persen dan itu sangat minim.
"Perlindungan sosial, ada anggaran Rp12,1 triliun, realisasi baru Rp2,3 triliun, belum ada 20 persen semuanya, padahal rakyat menunggu ini," ucapnya.
Baca Juga: Arahan Presiden, Oded: PPKM Darurat Dilanjut, tapi Ada Pelonggaran
Tak hanya itu, dana desa yang totalnya Rp72 triliun dialokasikan Rp28 triliun untuk BLT desa, tapi faktanya baru terpakai Rp5,6 triliun.
"Yang dipakai untuk BLT desa itu Rp28 triliun, tapi realisasinya Rp5,6 triliun, kurang dari 25 persen, ini yang saya minta semuanya dipercepat," imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi Ungkap 2 Kunci Utama dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Dengan masih minimnya realisasi anggaran bansos Covid untuk masyarakat, Jokowi menegaskan agar jajarannya segera mempercepat penyaluran karena masyarakat sudah sangat menantikan bantuan.
"Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat, saya minta kepemimpinan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka," pungkasnya.***