Network
BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hingga kini belum memutuskan pengoperasian kembali pusat perbelanjaan. Kebijakan tersebut baru akan disampaikan setelah Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 kota Bandung menggelar evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pada Jumat (29/05/2020) mendatang.
Ketua Harian Gugus Tugas sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan, wacana pembukaan pusat perbelanjaan pada tanggal 30 Mei mendatang baru sebatas usulan yang dilontarkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), yang juga dituangkan dalam surat pernyataan dari mereka.
Baca Juga: Hari ini dan Besok Matahari akan Tepat Berada di Atas Ka'bah, Waktu yang Tepat untuk Luruskan Kiblat
"Itu kan harapan mereka, keinginan mereka. Keinginan itu kan belum tentu dengan kenyataan. Dan saya tahu mereka sudah membuat pernyataan, bahwa pengunjung siap dibatasi maksimal 50 persen. Kemudian apabila ada tenant makanan pun mereka bilang belum boleh untuk dine in, masih take away. Kemudian bioskop masih harus ditutup, salon belum diperbolehkan," jelas Ema di Balaikota, Rabu (27/05/2020).
Ema menambahkan, keputusan tersebut menjadi kewenangan wali kota Bandung selaku ketua gugus tugas, dan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan anggota gugus tugas. Jika hasil evaluasi ternyata PSBB berlanjut, sudah tentu pembuakaan mal tidak akan terlaksana.
Baca Juga: Hadapi New Normal, Tahura Ir. H. Djuanda akan Terapkan Spesific Tourism
Meski demikian, Ema menjelaskan rencana itu menjadi bahan evaluasi gugus tugas untuk disampaikan kepada wali kota. Sebab, kata Ema, pendekatan utama relaksasi PSBB adalah dimensi kesehatan.
"Di Bandung itu kalau kita lihat dalam kurva masih naik, tetapi sangat landai.Di Bandung ini belum sepenuhnya datar, tapi sudah mendekati ke datar. Artinya di Bandung ini sudah terkendali. Mudah mudahan nanti, sekarang sedang dihitung, RT dan RO-nya di bawah nol. Dengan kata lain, penanganan terhadap orang yang terpapar itu sekarang sudah tertata dengan baik," kata Ema.
Baca Juga: Arus Balik ke Jabodetabek Diprediksi Terjadi pada 31 Mei Mendatang
Disinggung tentang kemungkinan penerapan kebijakan 'New Normal', Ema menjelaskan pihaknya masih mempelajari secara teliti mengenai hal tersebut. Satu diantaranya, apakah pola pengendalian terhadap pandemi yang sudah membaik, membuka peluang sektor ekonomi budaya dan agama bisa kembali bergerak bertahap.
Meski begitu, Ema menegaskan kebijakan New Normal akan kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri.
Baca Juga: PT KAI Wajibkan Penumpang KLB dari dan Menuju DKI Miliki SIKM
"Tidak mungkin juga terus menerus seperti ini.Tetapi sekali lagi, yang punya otoritas dalam kebijakan ini tentunya wali kota. Bertahap lah, tidak mungkin kita masuk dalam 100 persen normal. Dan tolong sekali lagi, respon dan kesadaran masyarakat juga harus maksimal. Bagaimanapun kita bekerja keras, kalau masyarakatnya masa bodoh ya repot juga," pungkas Ema.
