Network
Kemudian jumlah desa di Jabar hanya 5.312 desa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur diatas 8 ribu desa. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap dana desa. Jabar mengalami ketimpangan bantuan dana desa dari APBN.
Anggota DPR RI Ono Surono sepakat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan DPRD Jabar yang mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah.
“Karena demi keadilan fiskal. Apalagi di Jabar seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Jabar mengalami ketimpangan anggaran dana desa dari APBN,” kata Ono Surono.
Namun hal yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah induk dari 9 CDPOB jelas Ono Surono, pemerintah daerah induk harus sudah mempersiapkan infrastruktur dasar wilayah yang menjadi CDPOB. Mengingat usulan CDPOB mungkin jumlahnya 200 dari seluruh Indonesia,
Sehingga pemerintah pusat membentuk tim yang akan mengklasifikasikan dan membuat prioritas kabupaten atau kota mana yang akan lebih diutamakan.
Baca Juga: Subang Utara jadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru di Jawa Barat
“Apabila nanti pemerintah pusat mencabut moratorium CDPOB. (Melihat Jabar lebih siap) maka mudah-mudahan menjadi prioritas untuk segera dimekarkan. Saya juga mendengar masih ada sekitar 6 sampai 7 CDPOB lain di Jabar. Ada Cikampek, Bandung Selatan dan lain-lain,” jelasnya.
“Mudah-mudahan ini bisa jadi kajian bagi gubernur Jabar, dan kawan-kawan di DPRD Jawa Barat,” tambahnya.
Sebab, seharusnya Jabar mempunyai 45 kabupaten atau kota. Jabar saat ini masih jauh dengan Jawa Timur yang sudah 38 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduknya hanya 40 juta.
