Network
Pernah sampaikan ke 3 menteri
Dia pun menjelaskan bahwa pada 9 April 2023 pernah menyampaikan hal serupa kepada tiga menteri yang mendadak menemuinya saat meninjau kesiapan Tol Cisumdawu Seksi 4-6 yang untuk dibuka fungsional sebagai pendukung jalur mudik Lebaran tahun ini.
Tiga menteri yang turut mendampingi Babah Alun saat meninjau kesiapan jalur fungsional Tol Cisumdawu segmen Cimalaka-Dawuan adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menhub Budi Karya Sumadi.
"Kepada Bapak Muhadjir, Bapak Basuki dan Budi Karya, kami jelaskan bahwa saat ini perusahaan kami/PT CKJT belum, belum, belum menggunakan uang bank. Walaupun kami sudah mendapatkan fasilitas kredit pada tanggal 28 Desember 2022 dari BSI dan PT SMI sejumlah Rp5,5 triliun. Alhamdulillah sampai saat ini tanggal 11 April 2023, kredit tersebut belum kami gunakan serupiah pun," tulis Jusuf Hamka di unggahan lain pada Selasa, 11 April 2023.
Baca Juga: Pom Bensin Tambahan Tol Cisumdawu Ada di KM194
Kendati begitu, Babah Alun menegaskan bahwa jika Tol Cisumdawu seksi 4, 5 dan 6 sudah selesai dibangun sepenuhnya, maka fasilitas pendukung di sepanjang ruas jalur tersebut baru akan menggunakan dana dari negara.
"Untuk kebenarannya silahkan ditanyakan kepada semua perbankan nasional maupun mancanegara. Mohon maaf, pemberitahuan di atas, bukan mau riya atau sombong. Namun semata-mata hanya merupakan edukasi bagi orang-orang yang selalu su'udzon kepada pemerintah dan menganggap remeh kemampuan anak bangsanya! dengan selalu mengatakan, kalau pembuatan jalan tol pasti pakai duit negara," bebernya.
"Walau sudah saya jelaskan bahwa ini tidak pakai duit negara, namun masih juga dikatakan pakai uang bank berarti juga pakai uang negara. Nah saat ini kalau kami belum pakai uang bank satu rupiah pun, piye toh? apa masih juga dibilang pakai uang negara?" sambungnya.
Baca Juga: Tol Cisumdawu Bakal Punya Rest Area Terbaik di Indonesia, Bupati Sumedang: Dibangun Jusuf Hamka
Jusuf Hamka juga menekankan untuk tidak menyamakan perusahaannya dengan perusahaan negara.
