Network
PRFMNEWS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons kabar FIFA batal menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah event Piala Dunia U-20 tahun 2023.
Respons Ridwan Kamil soal FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 ini disampaikan melalui pernyataan tertulis di akun Instagram pribadinya, Kamis 30 Maret 2023.
Ridwan Kamil menyatakan status Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2023 tentu membuat ia sangat kecewa.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Sebut Banyak Kota Menjadi Macet Akibat Terlambat Membangun Transportasi Publik
“Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tentu sangat mengecewakan kita semua, termasuk kami di Jawa Barat yang sudah menyiapkan beberapa stadion untuk venue pertandingan dan tempat latihan,” ungkap Ridwan Kamil pada unggahan di Instagramnya.
Gubernur menyampaikan, keputusan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA ini sungguh berat, namun tetap harus diterima dengan lapang dada.
“Dan menjadi hikmah pembelajaran dan momen introspeksi kita untuk menjadi lebih baik di masa depan,” ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Beri Tugas Khusus kepada Erick Thohir Usai Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia
Kang Emil juga mengimbau publik untuk tidak saling menuding pembatalan FIFA tak jadi menunjuk Indonesia sebagai host Piala Dunia U-20 karena kesalahan pihak lain.
“Tidak perlu terlalu jauh juga kita untuk saling menyalahkan satu sama lain, apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadhan,” tuturnya.
“Kami selalu mendoakan dan mendukung penuh kemajuan timnas Indonesia dan kemajuan iklim sepakbola umumnya melalui PSSI yang dipimpin sekarang oleh Pak @erickthohir,” tambahnya.
Disebutkan pula oleh Kang Emil bahwa pihaknya akan selalu mendukung kebebasan dan kemerdekaan Palestina.
Baca Juga: Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Erick Thohir Ungkap Bagaimana Perjuangannya
“Yang bentuk dukungannya bisa dalam bentuk berbagai macam, utamanya melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan,” terangnya.
Pada pernyataannya tersebut, Kang Emil juga menambahkan informasi terkait sikapnya sebagai kepala daerah yang patuh terhadap apapun arahan dan keputusan pemerintah pusat.
“Menurut UU 23 thn 2014, ada 6 Urusan Absolut yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dimana sikap pemerintah daerah tidak boleh berbeda. 6 urusan tersebut meliputi kebijakan Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal, dan kebijakan agama,” bebernya.
“Dengan semua ini, Insya Allah ke depan kita pasti menjadi Bangsa yang lebih baik. Aamiin,” lanjutnya.***
