Network
BANDUNG,(PRFM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar mengatakan bansos untuk warga DTKS sudah disalurkan mulai Rabu, 15 April 2020.
"Mulai 15 April kita sudah mulai panyaluran bansos untuk data yang bersumber dari DTKS," kata Dodo saat On AIr di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu (29/4/2020).
Baca Juga: Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Tegaskan Tidak Impor Obat dari China
Dodo mengungkapkan, warga yang terdata dalam DTKS adalah warga yang rutin menerima bantuan selama ini. Seperti bantuan dalam program PKH dan BPNT.
Sementara itu, lanjut Dodo warga yang terdata dalam non DTKS adalah warga miskin baru yang terdampak Covid-19.
Warga non DTKS ini didata oleh RT RW, kemudian diusulkan bupati/walikota ke gubernur untuk mendapatkan bantuan. Usulan ini disampaikan hingga 27 April kemarin.
"Non DTKS ini didata murni dari RT RW, Desa sampai ke Dinsos kabupaten/kota, kemudian diusulkan bupati ke gubernur," kata Dodo.
Dodo menambahkan, data non DTKS ini baru diusulkan dan belum ditetapkan gubernur. Setelah diusulkan nantinya data non DTKS ini akan dilakukan validasi.
Kemudian data penerima bansos non DTKS akan ditetapkan oleh gubernur dan disalurkan.
"Ini yang menjadi isu di lapangan, kok yang DTKS itu dikasih, tapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan," kata dia.
Baca Juga: Oded Sebut Perlu Evaluasi Menyeluruh Sebelum Putuskan Perpanjangan PSBB
Menurut Dodo, saat ini pihaknya telah melakukan validasi data warga non DTKS.
Dari usulan kabupaten/kota per 27 April kemarin, ada sebanyak 3.862.907 KK yang didaftarkan. Yang diajukan tersebut kata Dodo belum ditetapkan oleh gubernur karena masih dalam tahap-validasi data.
"Dari 3.862.907 KK itu ternyata setelah dilakukan validasi, banyak yang tidak valid. Artinya perlu diperbaiki, ada 1,7 juta KK yang harus diperbaiki," kata dia.
Sehingga lanjut dia, saat ini Pemprov Jawa Barat mempunyai angka jumlah data non DTKS diluar yang harus diperbaiki sebanyak 1.812.927 KK.
"Inilah yang jadi angka provinsi untuk penetapan," kata Dodo.
Baca Juga: Jika Pandemi Terus Berlanjut, Rusa di Bonbin Bandung Akan Diumpankan ke Macan Tutul
Namun kata Dodo belum semua kabupaten/kota mengusulkan. Saat ini baru 13 kabupaten/kota yang sudah menyampaikan usulan bansos untuk non DTKS.
"Mudah-mudahan hari ini (diusulkan), karena secara usulan resmi dari bupati itu baru 13 kabupaten/kota yang sudah sampaikan," kata Dodo.
Dikatakan Dodo, data non DTKS yang sudah diusulkan dan valid adalah data yang menjadi sasaran awal penyaluran bansos untuk non DTKS.
Bansos untuk warga non DTKS itu akan segera disalurkan.
"Itu akan jadi sasaran awal, sebelum tambahan dari pengaduan, yang terlewat, itu yang akan disalurkan," kata Dodo.***
