Network
BANDUNG, (PRFM) - Beberapa waktu terakhir ini, sejumlah daerah di Jawa Barat kembali terendam banjir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini gagap dalam menghadapi bencana banjir. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya langkah penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemprov.
"Saya harus menyampaikan bahwa pemerintah gagap dalam menangani ini (banjir). Belum lagi kemarin ditambah hebohnya Pak Gubernur yang ada di Australia pakai Tiktok dan lain-lain. Ini kita tidak bisa menyatakan bahwa Pak Gubernur tidak bersalah gitu ya. Beliau sedang berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Ya harus seperti itu, " ujar Abdul saat on air di PRFM, Jumat (28/2/2020).
Dirinya menganggap wajar jika warga Jawa Barat kecewa ketika melihat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak turun langsung ke lokasi banjir dan malah meneruskan agenda di Australia. Padahal, lanjut Abdul, langkah untuk kembali pulang ketika terjadi bencana di Jawa Barat adalah langkah yang terhormat.
"Kekecewaan warga terhadap gubernur ya wajar. Pak Emil kalau seperti ini kejadian lagi, kalau sudah agenda utama ya pulang. Itu hal yang terhormat. Tapi ini beredar di Instagram malah sepedahan. Lalu ada genangan air tapi ternyata Sungai Melbourne. Itukan menyakitkan untuk warga yang menyaksikan. Yang seharusnya bapak ada di sini," jelas Abdul.
Selain tindakan Ridwan Kamil, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS itu juga menyoroti rancangan anggaran Pemprov Jabar yang terkesan abai terhadap permasalahan banjir. Saat ini anggaran penanggulangan bencana Pemprov Jabar dinilai masih jauh dari kata ideal.
"Ini harus kami sampaikan ke publik, dalam penganggaran Pemprov ini abai dan tidak memprioritaskan dalam hal ini khususnya banjir yang menjadi langganan kita. Kami dapat berita keluhan dari Dinsos kalau gudangnya kosong. Kami lihat langsung dan memang kosong. Dirapatkan di badan anggaran, Sekda berkomunikasi dengan Gubernur bahwa tidak ada lagi dana untuk dialokasikan ke penanganan banjir. Saya bilang Pemprov berarti meminta bencana ini ditunda hingga Desember. Jadi memang abai, memang kurang fokus, dan kurang prioritas," tegasnya.
Bahkan karena kurangnya dana penanggulangan bencana yang ada, Pemprov Jabar sampai mengguakan dana tak terduga yang ada hingga mencapai 50 persen dari total anggaran.
"Apabila bencana terjadi jadinya dana cadangan yang dipakai atau istilahnya dana yang tidak terduga. Dulu saya ingat dana tak terduga itu selalu 50 miliar dan tidak boleh diganggu gugat. Sekarang kami baru tau kalau dana yang tersisa tinggal 25 miliar. Kami kaget, sejak kapan kami menyepakati dana tak terduga dikurangi 50 persen. Ini ada hal yang harus disorot oleh publik bahwa Pemprov harus sangat lebih perhatian," ujar Abdul.
Dirinya juga menyayangkan Pemprov Jabar yang lebih memilih untuk mengalokasikan dana lebih besar untuk proyek pembangunan alun-alun di sejumlah daerah. Padahal, anggaran penanggulangan bencana seharusnya lebih besar dibanding biaya pembangunan alun-alun.
