Network
PRFMNEWS - Lima daerah di kawasan Bandung Raya menyepakati untuk mengembangkan Bus Rapid Transit (BRT) atau angkutan massal berbasis jalan yang ditargetkan selesai pada 2023 mendatang.
BRT Bandung Raya nantinya akan direalisasikan seperti Trans Jakarta yakni dengan jalur khusus dan punya shelter tersendiri. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak 2016, lalu diperkuat pada 2019 dengan penandatanganan MoU Pemprov Jabar dengan Kemenhub, dan pada Selasa 2 Maret 2021 kemarin Pemprov membuat nota kesepakatan dengan lima kabupaten/kota di Bandung Raya.
"BRT ini konsep angkutan umum massal berbasis jalan, sama halnya dengan Trans Jakarta jadi dengan bus dan ada jalur khusus dan shelter-shelter. Kemarin 2 Maret kita buat nota kesepakatannya mudah-mudahan 2023 udah ada realisasi operasional," ujar Kadishub jabar, Heri Antasari saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 3 Maret 2021.
Baca Juga: BRT Bandung Raya Mulai Diwacanakan, Dishub Cimahi Tegaskan Rutenya Tak Akan Ganggu Angkot
Baca Juga: Wow! MRT di China Mampu Melaju Hingga 160 KM per Jam
BRT Bandung Raya nantinya akan dibangun dengan 12 rute dengan 27 shelter yang akan melintasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Total nilai investasinya adalah Rp1,1 triliun dan 90 persen biayanya ditanggung pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah berkontribusi sisi sarananya saja.
"Dana modal dasar 90 persen dari pemerintah pusat dari pinjaman, pemerintah daerah kontribusi sarananya, infrastruktur oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Heri memastikan terkait pengembangan rute BRT Bandung Raya akan diharmonisasikan dan diintegrasikan dengan rute eksisting angkutan konvensional seperti angkot agar tidak saling mengganggu.
Baca Juga: Uji Klinis Vaksin Rekombinan Anhui Dimulai di Bandung Hari Ini: Libatkan 2.000 Relawan
Baca Juga: Ridwan Kamil Dukung Uji Klinis Vaksin Rekombinan di Bandung: Lebih Regreug
"Yang pasti kita harus harmonisasikan dan integrasikan dengan rute eksisting agar rute yang masih diperlukan dengan konvensional seperti angkot tidak saling menganggu justru saling memperkuat," paparnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pengembangan BRT merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pengembangan ekonomi pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan, dan memenuhi kebutuhan angkutan orang di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Baca Juga: Ternyata Ini Awal Mula Munculnya Izin Investasi Miras pada Perpres 10 Tahun 2021
Dengan adanya kesepakatan bersama dan kolaborasi, pengembangan dan pengelolaan BRT akan berjalan optimal. Ia berharap keberadaan BRT dapat mengurai kemacetan dan mengurangi polusi.
"Dalam pengelolaan yang sifatnya lintas itu betul-betul harus ada kerja sama dengan baik. Tidak hanya masalah transportasi, tetapi juga air bersih, sampah, dan apapun yang terkait Cekungan Bandung pastinya harus dikelola secara bersama," tuturnya.***
