Network
/photo/2020/12/19/1882422744.jpg)
PRFMNEWS - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat (Jabar) Hery Antasari angkat bicara mengenai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang mewajibkan wisatawan menyertakan hasil rapid test antigen ketika berlibur ke Jabar.
Menurut Hery kebijakan tersebut merupakan langkah untuk melakukan pengetatan pengawasan khususnya di tempat wisata.
Dishub Jabar kata dia, sifatnya hanya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti menyiapkan lokasi rapid test dan ikut mengatur lalu lintas bersama kepolisian.
Artinya, tidak ada kebijakan khusus dari Dishub mengenai rapid test ini.
"Perhubungan bagian dari Satgas mengintegrasikan hal yang berkaitan dengan testing ihi, jadi kita akan dukung Satgas melakukan rapid dengan mengkoordinasikan lokasi dan ikut mengamankan dan mengatur lalin bersama kepolisian, jadi tidak ada kebijakan khusus dari perhubungan," kata Hery saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu, 19 Desember 2020.
Baca Juga: Puncak Arus Mudik Nataru Diperkirakan Terjadi pada 23 Desember, Dishub Jabar Siapkan Hal Ini
Baca Juga: Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool, Tayang Malam Ini Pukul 19.30 WIB
Dia menambahkan kebijakan menyertakan hasil antigen bagi wisatawan ini merupakan langkah pengetatan protokol kesehatan yang diambil Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Dishub Jabar menyiapkan sarana prasarana pendukung kebijakan tersebut.
"Satgas Covid-19 akan mengadakan test PCR untuk 100 orang di 4 titik rest area, itu dalam rangka membantu pergerakan agar pergerakan tidak menimbulkan potensi risiko penyebaran (Corona)," ungkapnya.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 14 Malam Ini: Jangan Lewatkan Laga Liverpool, Man City, Arsenal
Baca Juga: Libur Nataru, Jasa Marga Metropolitan Tollroad Operasikan 116 Gerbang Tol
Pada rapat lintas sektoral yang telah digelar, Hery menyampaikan bahwa Gubernur menekankan pengawasan protokol kesehatan di tempat wisata dan memberikan kebijakan lokal kepada kabupaten kota sesuai dengan level zonasi.
"Kabupaten kota diharapkan bisa membatasi kegiatan di kafe, restoran baik dari jam operasi, maupun kapasitas," pungkasnya.***
