Network
PRFMNEWS - DPW Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menggelar refleksi akhir tahun 2020, menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun.
Kegiatan refleksi akhir tahun digelar secara online melalui webinar zoom meeting, bersama media yang ada di Jawa Barat.
Kegiatan refleksi sebelumnya di gelar secara offline pada akhir tahun 2019 lalu, namun karena tahun 2020 ini dalam masa pandemi Covid-19, maka digelar secara online.
Baca Juga: Soal Kewajiban Rapid Tes Antigen, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar: Pemerintah Pusat Harus Tegas
Baca Juga: Odading dan Kopi Dalgona Jadi Pencarian Terpopuler Google Sepanjang 2020
Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan bahwa PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
Dalam paparannya, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan Raperda yang berpihak kepada rakyat.
"Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," jelas Haru saat menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat 18 Desember 2020 sore.
Baca Juga: Polisi: Kasus Prostitusi Online yang Menjerat Artis TA adalah Jaringan Nasional
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Vaksin Covid-19 Gratis Tak Berkaitan dengan Keanggotaan BPJS
Haru melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
"Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan," papar Haru.
Haru melihat, bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa pandemi in," paparnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar, bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.
"Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru.
Baca Juga: Tayang Malam Ini Jumat 18 Desember, Ini Link Live Streaming dan Bocoran Sinetron Ikatan Cinta
Baca Juga: Libur Nataru Tahun Ini di Tengah Pandemi, Dishub Jabar Fokus Pada 2 Hal Ini
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada refocusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar, harus maksimal. Karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin Covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimick aja substansinya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," jelasnya.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
"Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik," jelas Prof Asep Warlan Yusuf.
