Abdul Hadi: Kondisi Kota Bandung Sedang Memanas, Pak Gubernur Jangan Lama-lama di Depok

7 Oktober 2020, 09:04 WIB
Wakil ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya.** /Dok DPRD Jabar.

PRFMNEWS - Politisi DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menilai pentingnya kehadiran sosok pimpinan daerah di tengah aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Seperti aksi yang terjadi di sekitar Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 6 Oktober 2020. Situasi sempat memanas ketika memasuki malam hari.

Abdul berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa segera hadir menentramkan situasi, karena melihat unjuk rasa tidak berlangsung kemarin saja, namun direncanakan tiga hari hingga 8 Oktober 2020.

"Kami juga mengimbau ke pak gubernur ini kondisi di Kota Bandung sedang panas, tolong jangan lama-lama di Depoknya, di Bandung ini butuh kehadiran pimpinan kita semua," ujar Abdul Hadi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 6 Oktober 2020.

Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Buruh Awasi UU Cipta Kerja

Massa aksi unjuk rasa saat bergerak di Flyover Pasupati, Selasa 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.25 WIB. NETIZEN PRFM/ILHAM ZAFRAN.

Ia menuturkan, seorang Gubernur yang sudah dipilih rakyat untuk memimpin Jabar sangat diperlukan kehadirannya saat ini. Ia sangat mengharapkan Gubernur melalukan langkah-langkah meredam ketegangan yang bisa saja terjadi kedepannya.

Begitu pula kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat yang saat ini tengah izin tugas karena ada pendidikan di Lemhannas, ia memohon Ketua DPRD untuk cuti sementara agar bisa hadir bersama Gubernur meredam situasi.

"Pada kondisi hari ini saya tidak melihat pak gubernur, apakah masih ngantor di Depok, dan pak ketua dewan sedang ada pendidikan Lemhanas," sambungnya.

Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu

 

Semua pihak terkait pun diimbau untuk menahan diri, baik itu dari pendemo dan petugas kepolisian agar menjalankan langkah antisipasi, komunikasi yang kondusif dengan massa aksi.

"Kami imbau agar eskalasi ini jangan sampai ke kondisi yang tidak terkendali yang bisa menjadi catatan buruk bagi kita. Kalau pak gubernur nggak ada maka eskalatif, semua forkopimda komunikasinya semua ada di gubernur," pungkasnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Tags

Terkini

Terpopuler