PRFMNEWS - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar) terus didorong untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar agar kian banyak UMKM memiliki NIB.
Saat ini, DPMPTSP Jabar mencatat sudah ada sekitar 600 ribu UMKM memiliki NIB sejak Januari 2023. Sehingga total sudah ada 1,2 juta UMKM memiliki NIB sejak awal dirilis pada Agustus 2021.
Baca Juga: Simak Cara Buat NIB Bagi Warga Kabupaten Bandung Serta Manfaat yang Didapatkan
Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin mengatakan, pada tahun 2023 ini jumlah UMKM di Jabar yang memilki NIB ditargetkan bisa mencapai 2,2 juta UMKM.
"Kita menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta yang harus terdaftar di NIB pada tahun ini," ucap Dodin pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 16 November 2023.
Dodin menyebut, Pemprov Jabar akan menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023 di SOR Arcamanik, Kota Bandung.
Diharapkan ajang yang akan dilaksanakan pada 21 November 2023 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB.
Baca Juga: Wapres soal Fatwa MUI: Pemerintah Harus Seleksi Produk Pro Israel Agar Tidak Rugikan Banyak Pihak
"Insyaallah, untuk mengejar target menjadi 2,2 juta di tahun 2023, minimal bisa bertambah 1 juta UMKM," katanya.
Menurut Dodin, melalui "link" yang sudah disebar, Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jabar 2023 akan dihadiri sekitar 1.200 UMK.
"Di acara ini nanti (UMK) akan mendapat berbagai pelayanan seperti NIB, sertifikasi halal, E-Katalog, SNI, BPOM, HAKI, dan lain-lain. Kalau ada gebyar seperti ini pelayanan kami lebih masif ," jelas Dodin.
Baca Juga: Pemprov Jabar Mudahkan Pembuatan NIB Bagi UMK Lewat Kegiatan Gebyar NIB
Dodin mengungkap ada berbagai kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB sulit dan berbayar. Padahal pengurusan NIB tak seperti itu.
"Untuk menghilangkan stigma itu, kita perlu sosialisasi serta mengedukasi masyarakat terutama UMKM secara masif," ujar Dodin.
Ia berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan sejumlah "stakeholders" , terutama pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di setiap daerah untuk mau mengejar legalitas usahanya saat ini.
"Dengan kolaborasi, insyaallah, bisa cepat sampai ke UMK untuk mendapatkan informasi NIB secara utuh," pungkas Dodin.***