Network
PRFMNEWS - Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) mencatat kurang lebih ada 42 temuan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Jawa Barat. Bahkan paling banyak pelanggaran itu terjadi di Kabupaten Bandung.
Direktur Operasional dan Strategi IPRC, Idil Akbar mengatakan, pihaknya menemukan sebanyak 22 ASN melanggar netralitasnya karena terlibat dalam Pilkada di Kabupaten Bandung, termasuk ikut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon (paslon).
"Pelanggaran ada di beberapa, yang paling banyak di Kabupaten Bandung, saya konfirmasi ada 22 pelanggaran (netralitas), termasuk juga ikut kampanye," ujar Idil dalam diskusi "Pilkada di Jawa Barat Tahun 2020: Beberapa Temuan Awal", di Bandung, Jumat 20 November 2020.
Baca Juga: Waduh ! KPAI Sebut Hanya 15 Persen Sekolah yang Siap Gelar KBM Tatap Muka
Selain ASN ikut kampanye, beberapa pelanggaran netralitas lainnya di Pilkada Jawa Barat adalah ASN secara terang-terangan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, terutama di media sosial. Hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak pengawas.
Tak hanya soal netralitas ASN, Idil mengakui pihaknya juga menemukan pelanggaran lain seperti penyebaran hoaks dan hatespeech yang hampir terjadi di delapan kabupaten/kota Jabar yang menggelar Pilkada 2020.
Ketiga, ditemukan juga pelanggaran kampanye dalam bentuk pemberian bansos yang dilakukan oleh calon petahana, bahkan dilakukan atas nama pribadi sebelum masa kampanye dimulai.
Baca Juga: Sepekan ke Depan Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sebagian Wilayah Indonesia
"Jadi bagaimana kepala daerah ikut memberikan dukungan kebijakannya, atau ketika belum masuk tahapan kampanye itu melakukan upaya agar bansos itu banyak dikeluarkan ke masyarakat atas nama sendiri," ungkapnya.
Senada, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, Iip Hidayat pun mengatakan banyak ditemukan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung. Temuan ini sudah dikonfirmasi oleh Bawaslu daerah.
"Pelanggaran ASN di Kabupaten Bandung cukup tinggi, ketika kami konfirmasikan ke bawaslu juga memang sudah ada datanya dan sudah berproses," ucapnya.
Baca Juga: Mengenang Ricky Yacobi, Pemain Indonesia Pertama yang Bermain di Jepang
Pelanggaran netralitas ASN ini juga terjadi di tujuh daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada walau tidak sebanyak Kabupaten Bandung.
Ia mengingatkan bahwa ASN terikat aturan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN, salah satu poin yang ditekankan adalah menjunjung tinggi netralitas.
"PNS diikat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN, mari pegang teguh aturan yang ada sehingga bisa berjalan dengan baik Pilkada ini," tandasnya.***
