Network
PRFMNEWS - Dewan Pengupahan Kota yang terdiri dari Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pemerintah, segera membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Bandung tahun 2021 pekan ini. Kebijakan upah diharapkan dapat selesai satu pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 21 November 2020 mendatang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaifudin mengatakan, pihaknya menerima aspirasi Serikat Pekerja yang menginginkan kenaikan upah sebesar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, usulan tersebut baru akan dibahas pada rapat yang akan dilakukan dewan pengupahan.
"Batas akhir 21 November, diumumkan tanggal 18 November sudah selesai. Tunggu hasil dewan pengupahan kota," ujar Arief di Pendopo Kota Bandung, Senin 9 November 2020.
Baca Juga: UMK 2021 Harus Ditetapkan Paling Lambat 21 November dan Harus Lebih Tinggi dari UMP Jabar
Selain itu Arief mengatakan, beberapa pertimbangan yang menjadi ukuran dalam pengupahan yaitu inflasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS) lainnya.
Arief memaparkan, pihaknya belum dapat memastikan apakah upah tahun 2021 mengalami kenaikan atau tidak. Namun menurutnya, kebijakan yang diambil pada saat rapat dewan pengupahan harus objektif dan sesuai fakta.
"Ini namanya tripartit, saya tidak bisa menduga (naik atau tidak) karena harus ada informasi yang otentik," ucapnya.
Baca Juga: UMP Jabar 2021 Sudah Ditetapkan Hari Ini, Kabupaten/Kota Paling Lambat Rilis UMK Akhir November
Sementara itu Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengaku sudah menerima usulan Serikat Pekerja, yang menginginkan kenaikan upah pada masa pandemi Covid-19 sebesar 8 persen. Namun, usulan tersebut masih bersifat aspirasi sebab harus dibahas terlebih dahulu bersama Dewan Pengupahan Kota.
