Network
“Kami memang meminta penempatan perangkat keras nya di lokasi yang banyak anak-anak sekolah. Sementara untuk di kantor Kecamatan sendiri, kami memasangnya di Command Center dan diperkuat dengan WiFi gratis,” jelas Hamdani ditemui di kawasan Cipamokolan, Senin 19 Oktober 2020.
Ditanya tentang tanggapan dari masyarakat, Hamdani mengakui banyak masukan yang diaampaikan warganya terkait masalah ini. Salah satu yang menonjol adalah usulan penggunaan WiFi gratis di setiap RW ketimbang menggunakan tv digital.
Baca Juga: Gowes Baraya Bandung Nilai Penerapan Sanksi Belum Diperlukan Bagi Pesepeda
“Itu bukan kata saya ya, itu masukan dari warga. Mereka beralasan, kalau WiFi itu jangkauannya bisa lebih luas, sementara kalau model PJJ tv dekoder hanya beberapa orang saja,” jelas Hamdani
Menanggapi hal ini, anggota komisi D DPRD Kota Bandung dari Fraksi Gerindra, Nunung Nurasiah mengaku tidak kaget atas kendala tersebut. Menurutnya hal ini sudah ia prediksu sebelumnya ketika pertama kali mendengar program PJJ lewat TV Digital.
“Itulah yang saya khawatirkan sejak awal. Kendala teknis menjadi salah satunya. Dan ini lucu ya, kalau ada kejadian di satu wilayah yang sekolahnya sendiri tidak berkoordinasi dengan kewilayahan tempat penayangan program. Artinya, aspek sosialisasi tidak di perhatikan,” jelas Nunung saat dihubungi.
Baca Juga: Dinkes Kota Bandung Tegaskan Tarif Swab Test Sesuai Ketentuan, Jika Lebih Segera Laporkan
Terkait dengan adanya usulan dari warga tentang jaringan WiFi untuk pembelajaran siswa, Nunung mengaku mengapresiasi usulan tersebut. Sebab menurutnya, pemasangan titik internet gratis di lokasi publik dinilai jauh lebih efektif dan efisien, ketimbang menggunakan teknologi dekoder dan mini parabola.
“Saya setuju sama warga, dan itu bisa lebih efektif. Bagaimana bisa kita pakai teknologi dekoder yang digunakan 30 tahun lalu bisa lebih bermanfaat, ketimbang WiFi ? Ini kan agak aneh,” kata Nunung.
Anggota parlemen yang juga berlatar belakang guru ini juga kembali menyoroti transparansi anggaran yang digunakan untuk program ini. Menurutnya, sulit untuj tidak berprasangka buruk, jika Pemkot Bandung tidak menjelaskan secara rinci sumber pendanaan program PJJ lewat saluran TV Digital Bandung 132.
