Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dari Fraksi Gerindra, Nunung Nurasiah mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, tentang pelaksanaan siaran TV Bandung 132.
Sebab ia tidak yakin, Bank BJB yang di klaim memberikan sumber dana dari Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan decoder, bersedia mengeluarkan dana sebesar itu di masa pandemic Covid-19.
“Oke itu dari (Bank) BJB, biaya pembelian decoder dan lain lain sampai tayang perdana. Lalu sisanya dari mana ? Itu bukan angka yang kecil. 1,7 juta itu besar jika dibelikan decoder untuk 65 ribu siswa miskin. Ini serius, niatnya bantu PJJ atau jualan decoder?” jelas Nunung saat dihubungi, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Mahasiswa di China Berminat Pelajari Bahasa Sunda dan Jawa
Karena ini berhubungan dengan pembiayaan, Nunung pun meminta Pemkot Bandung dan Disdik kota Bandung untuk berhati hati melakukan kajian dan analisa kebutuhan anggaran program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Ia mengakui, pendidikan menjadi sector yang sangat di prioritaskan dalam masa pandemi Covid-19. Namun bukan berarti tidak ada kajian dalam mengeksekusi program tersebut.
“Dalam kondisi Covid-19 itu kan ada refokusing dan realokasi (anggaran), kenapa tidak di pakai. Pendidikan itu layanan dasar, tanggung jawab pemerintah. Nah kalau misalkan kita tarik untuk decoder 1,7 juta per siswa, berapa yang harus dikeluarkan dari refokusing juga sebetulnya bisa geser program lain,” jelas Nunung.
Baca Juga: Tiga Bank Syariah Jalani Proses Merger, Direncanakan Rampung Februari Tahun Depan
Ia pun membandingkan efisiensi anggaran untuk PJJ tersebut jika kerjasama dengan TVRI di lanjutkan, tidak diperlukan anggaran untuk pembelian decoder sehingga tidak berpotensi ada pemborosan anggaran.
