Network
PRFMNEWS - Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan evaluasi program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.
Evaluasi program kerja Disdagin ini diadakan di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, pada Kamis, 2 Februari 2023.
Rapat bersama DPRD Kota Bandung tersebut juga membahas mengenai rencana program kerja Disdagin Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Komitmen Pemprov Jabar Melindungi Para Peserta Program Petani Milenial
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah mengapresiasi capaian kinerja Disdagin Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dan juga program-program yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.
Nunung meminta Disdagin untuk memastikan kestabilan harga daya beli dan juga ketersediaan barang di Kota Bandung.
“Pada IKU 2022 dan targetan 2023, di 2022 capaian kinerja cukup baik. PR-nya tingkat stabilitas barang bahan dan pokok. Karena kaitannya dengan kebiajakan pusat, Disdagin Kota Bandung memastikan stabil harga daya beli masyarakat dan ketersediaan barang,” ucapnya.
Diketahui Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdagin Kota Bandung Tahun 2023 pada sasaran pertumbuhan nilai ekspor sebesar 0,3 persen, persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing sebesar 83,33 persen, tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok sebesar 15 persen, dan persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing sebesar 60,14 persen.
Dilanjutkan Nunung, dengan capaian kinerja pada 2022, dan IKU 2023 Disdagin perlu didorong agar lebih maksimal pada program kerja tahun 2023.
Baca Juga: Dukungan Bobotoh Persib Bandung Bikin Daisuke Sato Terkagum-kagum
“Sudah bagus dengan anggaran sedemikian, apa cukup atau ditambah lagi? Melihat urusan wajib 3 bidang di 4 program. Di luar penunjang. Saya rasa dengan capaian tadi, jika ditambah anggaran tadi bisa memaksimalkan program kerja Disdagin,” paparnya.
Nunung mengapresiasi program pengembangan kolaborasi UKM dan IKM dengan marketplace dalam menunjang peningkatan marketing.
Nunung berharap bahwa mal pun perlu ada kontribusi terhadap UKM dan IKM di Kota Bandung.
Selain itu Disdagin Kota Bandung perlu memonitor warung-warung tidak mati dengan adanya swalayan yang semakin menjamur.
“Tapi catatannya untuk menumbuhkan warung-warung di Kota Bandung harus dimonitor perkembangan minimarket di kota Bandung yang menjamur di Kota Bandung agar warung-warung Kota Bandung tidak dimatikan dengan swalayan di Kota Bandung,” urai Nunung.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Agus Salim mengatakan perlu sosialisasi program-program pengembangan UKM dan IKM Disdagin agar merata.
“Banyak yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Mungkin masih disosialisasikan ke pemerintah saja, jika memang semua disentuh mereka akan tergerak. Mereka berkata masih dibiarkan saja di pasar bebas. Maka perlu untuk didata, database UKM IKM di Kota Bandung karena berkaitan pemerataan penataan di Lota Bandung. Sehingga juga tidak ada kecemburuan sosial,” katanya.
Baca Juga: Mengintip Keseruan Pengelolaan Sampah di Sekolah Kang Pisman di Kota Bandung
Anggota Komisi B lainnya, Asep Mulyadi mengatakan melihat potensi perdagangan eceran di masyarakat sangat besar, Disdagin Kota Bandung perlu membuat kajian rata-rata harga di pasar agar membuat kestabilan harga di masyarakat.
“Hasil BPS tahun 2022 mengatakan bahwa distribusi BPMD berdasarkan lapangan usaha 2019 sampai 2021 pada pedagang eceran. Menggambarkan bahwa perrdagangan eceran ini berpengaruh besar. Distribusi berdasarkan kelompok pengeluaran konsumsi, di rumah tangga itu paling besa," katanya.
"Data kepadatan penduduk per kecamatan itu Bojongloa Kaler, bahwa setiap tahun ada pembahasan ekonomi makro dan mikro. Kestabilan harga ini penting. Pemkot Bandung buat range harga. Ini penting diajukan melalui Disdagin menyiapkan konsep kebijakan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Karena sering kali kita dengar, yang dilakukan operasi pasar. Tapi perlu proses kelanjutannya, ada hal lebih besar range harga untuk kestabilan harga,” imbuh Asep.
Asep mengapresiasi kinerja Disdagin Kota Bandung. Asep berharap program-program yang dijalankan bisa di-branding.
“Disdagin layak diperhatikan. Program-program Disdagin perlu di-branding. Bandung sudah brand dengan produk hijab ini perlu terus dilakukan dan di-branding. Saya apresiasi sudah mengusulkan perda Ini saya apresiasi dan harus terus didorong. Raperda kawasan larangan minuman beralkohol, dan perda kawasan swalayan. Dan usulan adanya rumah kemasan ini cukup bagus tapi perlu kolaborasi Disdagin, Disbudpar ini perlu etalase produk-produk terbaik dari hasil karya kreatif Kota Bandung. Bisa di tempat di bandara dan lain-lain yang strategis,” tutup Asep.***
