Network
Pada Tahun 2021 Pengelolaan Dana APBN di Lingkup Satker KPPN Bandung II yang masih harus mendapat perhatian dan pembinaan ke satuan kerja adalah:
a. Deviasi Hal III DIPA.
b. Kesalahan SPM.
PPSPM Dinas Perikanan dan Kelautan, Fajar Gurbarda menyatakan terdapat proyek yang dokumennya tidak lengkap sehingga dana diblokir dan akhirnya di-refocusing menyebabkan rendahnya IKPA pada tahun 2021 dengan nilai 34,51.
Pada Tahun 2022 Pengelolaan Dana APBN di Lingkup Satker KPPN Bandung II yang masih harus mendapat perhatian dan pembinaan ke satuan kerja adalah:
a. Revisi DIPA.
b. Penyerapan Anggaran.
c. Capaian Output.
Staf Pengelolan Pejabat Perbendaharaan pada Satker Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Asep Supriatna mengungkapkan, Adanya pergantian KPA pada bulan Akhir bulan Januari 2022 menyebabkan pelaksanaan Dana APBN pada tahun 2022 dan nilai IKPA pada triwulan I rendah.
Adanya satker yang masih dalam kategori Kurang dan Cukup menandakan masih terdapat kurang optimalnya dalam pengelolaan dana APBN sehingga masih memerlukan pembinaan dan perhatian dari para pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja dan KPPN Bandung II selaku Kuasa BUN di Daerah.
Aspek Efektifitas pelaksanaan anggaran pada Satker sangat baik, Aspek kepatuhann peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori aspek yang baik sedangkan Efeisiensi pelaksanaan Anggaran dalam kategori cukup dan yang masih kurang adalah Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
Hampir semua satker yang kurang tepat antara perencanaan dengan realisasi, banyak satker yang kurang pandai merencanakan pengeluaran anggaran dikarenakan berbagai macam kondisi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaannya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Beri Sinyal Rencana Bangun 2 Flyover Baru, Termasuk di Perempatan Samsat Kiaracondong
Tugas berat ini tidak hanya dari Satker dan KPPN saja namun harus didukung oleh Eselon I-nya.
Penetapan pejabat perbendaharaan baik KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara yang tidak pada awal waktu menyebabkan perencanaan dan realisasinya tidak sesuai sehingga mempengaruhi aspek dalam pengelolaan perbendaharaan.
