"Apalagi di DPMPTSP ini yang berkaitan dengan urusan perizinan, meski dituntut untuk terus bergerak cepat, namun tetap harus cermat, teliti, dan hati-hati sekali dalam setiap langkah atau kebijakan yang diambil," ujar Tedy.
DPRD Kota Bandung, jelas Tedy, selalu mendorong agar para pegawai DPMPTSP dan Pemkot Bandung secara umum untuk selalu pro aktif dan segera menyesuaikan terhadap setiap kebijakan dari pemerintah pusat, terutama kaitannya dengan regulasi dan program-program dalam pembangunan infrastruktur fisik.
Baca Juga: Satu Kampung di Garut Lockdown, Akses Keluar Masuk Ditutup
Apabila Pemerintah Kota Bandung tidak mampu menyesuaikan atau bahkan mendukung program-program dari pemerintah pusat, hal itu berpotensi menimbulkan masalah yang berujung pada terhambatnya bantuan dan dukungan terhadap program pembangunan di Kota Bandung.
"Oleh karena itu, di era demokratisasi ini di satu sisi memiliki tujuan positif karena semua orang dapat melihat dan menilai kinerja kita, namun di sisi lain, juga diperlukan kehati-hatian dan keseriusan dalam bekerja," tandas Tedy.***