Network
PRFMNEWS – Komisi B DPRD Kota Bandung mendorong peningkatan sarana pendukung Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi menyampaikan pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran Indonesia ke-102, Diskar PB Kota Bandung menjadi salah satu instansi pelayanan langsung terhadap masyarakat.
Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu yakni dengan alat penunjang pemadam kebakaran yang memadai.
Baca Juga: Ancam Kesejahteraan Petani, Ridwan Kamil Minta Pusat Tunda Impor
Berdasarkan pemantauan dan hasil rapat kerja yang dilakukan Komisi B DPRD Kota Bandung dengan Diskar PB Kota Bandung beberapa waktu lalu, diketahui bahwa beberapa kelengkapan sarana prasarana belum lengkap.
Salah satunya ketersediaan alat ukur ketinggian gedung untuk memastikan akurasi tekanan air yang dibutuhkan saat menangani musibah kebakaran, khususnya dalam gedung bertingkat.
“Melihat jumlah masyarakat dan 30 Kecamatan di Kota Bandung yang menjadi wilayah tugas layanan dari Diskar PB Kota Bandung, maka kesiapsiagaan petugas dan kelengkapan sarana operasional pun menjadi faktor krusial yang harus disiapkan secara serius dan maksimal. Sebab potensi bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Muluk-Muluk, Kuipers Hanya Ingin Bermain Bagus di Piala Menpora 2021
Baca Juga: Peserta yang Lolos Kartu Prakerja Gelombang 14 Sudah Diumumkan, Begini Cara Ceknya
Di samping alat ukur gedung, Faozi menambahkan, kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan lainnya terkait ketersediaan jumlah tabung oksigen yang belum sebanding dengan jumlah anggota di lapangan. Saat terjadi penanganan suatu musibah, penggunaan kebutuhan tabung oksigen dilakukan secara bergantian antara satu petugas dan petugas lainnya.
Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemkot Bandung untuk segera melengkapi kebutuhan tersebut, apalagi tabung oksigen sangat erat kaitannya dengan keselamatan nyawa petugas di lapangan.
“Melihat pentingnya kebutuhan dari dua alat tersebut, saya berharap ini dapat segera dilakukan pembahasan di tingkat Banggar (Badan Anggaran) untuk mendorong eksekutif segera mewujudkannya. Apalagi kebutuhan anggaran dari kedua alat ini hanya sekitar Rp200-250 jutaan, sebuah nominal yang tidak terlalu besar, jika dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan. Harusnya menjadi prioritas untuk diwujudkan,” ucapnya.***
