Odesa Masih Sangsi Soal Menkes yang Targetkan Indonesia Bebas BAB Sembarangan 2024

- 14 November 2020, 11:57 WIB
WARGA saat hendak Buang Air Besar (BAB) menggunakan MCK yang kurang memadai di Desa Margamulya, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin, 8 Juli 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di tahun 2016, sekitar 4 juta warga Jabar BAB sembarangan, 34% atau 16 juta jiwa tanpa sarana MCK yang memadai.*/ADE MAMAD/PR
WARGA saat hendak Buang Air Besar (BAB) menggunakan MCK yang kurang memadai di Desa Margamulya, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin, 8 Juli 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di tahun 2016, sekitar 4 juta warga Jabar BAB sembarangan, 34% atau 16 juta jiwa tanpa sarana MCK yang memadai.*/ADE MAMAD/PR /Ade Mamad/

PRFMNEWS – Sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals (SDGs), pada tahun 2024 Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menargetkan tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar (BAB) sembarangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Odesa Indonesia, Faiz Manshur mengaku sangsi dengan target Menkes tersebut. Karena menurutnya, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan kinerja Kemenkes, tapi juga harus mengajak pemerintah selevel kota/kabupaten sampai ke tingkat desa atau bahkan kampung.

“Ada kelemahan di kita itu, pemerintah pusat itu tidak bisa menekan pemerintahan di kota/kabupaten ini memang risiko demokrasi. Tapi, di situlah tantangan pemerintah pusat untuk bagaimana bisa memperkuat kelembagaan di mulai Gubernur, Bupati sampai ke Kades pendekatannya harus lebih serius,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 14 November 2020.

Baca Juga: Segera Cek Rekening ! Kemnaker Mulai Salurkan BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 Pekan Ini

Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk lebih bersinergi jika benar ingin mewujudkan Indonesia Bebas BAB Sembarangan 2024. Hal itu guna melihat kondisi di lapangan yang memiliki kontur lahan dan sosial yang berbeda-beda.

“Pemerintah sering tidak melihat kasus-kasus di lokal itu problemnya macam-macam. Misalnya, masyarakat di Cimenyan, satu kampung ada 17 rumah tangga yang mengalirkan tinjanya itu ke kali. Itu tidak bisa dibangun MCK komunal karena lahannya sempit,” ungkapnya.

Ia pun menyarankan bagi warga yang tinggal di lahan yang cukup sulit untuk dibuat MCK komunal, maka pemerintah diminta membuatkan MCK bagi setiap rumah tangga yang ada di kawasan tersebut.

Baca Juga: Setelah Resmi Jadi WNI, Marc Klok: Saya Akan Kembali ke Bali untuk Lanjutkan Kegiatan Sosial

“Artinya satu per satu rumah tangga itu harus membangun MCK sendiri dan bukan hanya biaya pembangunannya tapi harus pembongkarannya. Karena sudah tidak ada lahan lagi di sekitar situ. Biaya pembongkaran dan pembangunan khusus untuk septiktank-nya saja butuh Rp3-4 juta,” kata Faiz.

Halaman:

Editor: Haidar Rais


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x