Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak terburu-buru menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal pada Desember 2020.
Saleh Daulay menegaskan, jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin harus dikedepankan, agar masyarakat juga merasa aman.
Desakan kepada pemerintah itu menurutnya datang dari berbagai perhimpunan dokter di Indonesia seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Vaksin Aman dan Terbukti Lolos Uji Klinis
"Tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," ujar Saleh dalam rilisnya, Kamis 12 November 2020.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui vaksinasi massal yang awalnya direncakan pada awal November 2020 batal dan kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.
Saleh juga meminta pemerintah mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain, salahsatunya di Brasil. Sebab dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.
Baca Juga: Prof Kusnandi: Efek Samping Uji Vaksin Covid-19 Lebih Ringan dari Tetanus dan Difteri
Alasan penghentiannya karena adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan "peristiwa signifikan" secara klinis lainnya.
"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerja sama dengan Brazil sama dengan yang bekerja sama dengan Indonesia," tutur politisi PAN ini.
Meskipun di Indonesia belum ditemukan kendala dalam uji klinis vaksin, tapi studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai di negara lain belum jalan, tapi di Indonesia malah dilaksanakan.
"Kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak. Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya," pungkasnya.***
