Network
PRFMNEWS - Satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pakar ekonomi menyoroti kondisi utang pemerintah Indonesia yang nilainya semakin tinggi.
Utang pemerintah tercatat pada akhir Agustus 2020 angkanya mencapai Rp5.594 triliun, bedasarkan APBN KiTA edisi September 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, artinya jika dibagi 270-an juta penduduk Indonesia maka setiap warga Indonesia menanggung Rp20,5 juta utang pemerintah, bahkan sejak bayi baru lahir.
"Permasalahannya adalah dalam beberapa tahun sebelumnya ini ada kenaikan utang per kapita cukup tinggi, karena dua tahun sebelumnya masih Rp16-17 juta ditanggung per orang, bahkan bayi baru lahir pun juga sudah menanggung utang pemerintah karena ada konsekuensi pembayaran pajak dan semacamnya," ujar Bhima saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Dedi Kurnia: Presiden Terkesan Bekerja Sendirian
Atas hal ini, Bhima menilai pemerintah sepertinya tidak memiliki manajemen pengelolaan utang yang prudent, kemudian pengelolaan utang tidak optimal karena di seksi lain pemerintah masih boros bukan untuk penanganan Covid-19, tapi untuk birokrasi, dan hanya menyisakan porsi lebih kecil belanja modal produktif.
"Di saat bersamaan utang naik, tapi di sisi lain aliran uang itu kemana dibelanjakannya. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika stimulus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih sangat rendah realisasinya," sambungnya.
Selain itu, ia juga menyoroti banyak pembelanjaan tidak tepat sasaran. Misalnya program insentif kartu pra kerja yang diklaim banyak joki, kemudian insentif belanja kesehatan, keterlambatan untuk melakukan verifikasi data tenaga medis yang di daerah sehingga pencairan lambat dan bermasalah.
Baca Juga: Waspada Norovirus, Kasusnya Sudah Mulai Bermunculan di Indonesia
