Network
PRFMNEWS - Di Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah tidak hanya akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam perpindahan ibu kota ini akan dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Smart Government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, saat ini pihaknya masih terus mematangkan tata kelola pemerintahan di IKN.
“Tugas pokok kami terkait penerapan smart government. Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi,” ujarnya saat memimpin pertemuan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Baca Juga: Resmi Diluncurkan, Ragam Transportasi Darat di IKN Dipastikan Ramah Lingkungan
Peran sentral digitalisasi didukung oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, terutama pada masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.
Anas mengimbau agar budaya kerja digital diterapkan di IKN agar IKN dapat menjadi smart city yang nyaman untuk semua orang, termasuk bagi ASN.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar ada penilaian kinerja ASN di IKN.
“Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini,” imbuhnya.
