Network
PRFMNEWS – Pemerintah Indonesia berencana untuk memberikan bantuan uang sebesar Rp200 ribu bagi Pekerja Sipil Negara (PNS). Uang Rp200 ribu tersebut nantinya diperuntukan sebagai tunjangan pulsa bagi PNS.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyayangkan rencana yang digodok pemerintah terkait bantuan pulsa bagi PNS. Sebab menurutnya, bantuan pulsa bagi PNS hanya akan menguras anggaran negara tanpa ada efek positif bagi masyarakat.
“Masa iya PNS tidak bisa mengeluarkan uang untuk pulsa internet? Ini logika yang digunakan pemerintah salah. Karena untuk PNS saat ini saja, sudah 30 sampai 40 persen porsi anggaran negara buat mereka. Sekarang mau tambah pulsa lagi, lama-lama anggaran buat masyarakat tidak ada sama sekali,” bebernya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 24 Agustus 2020 malam.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Polisi Tembak Warga Kulit Hitam di Amerika Serikat
Uchok melanjutkan, dari hasil kajian penggunan anggaran negara bagi PNS, diketahui bahwa tidak sedikit program kerja yang seharusnya berjalan untuk kepentingan publik, gagal karena ketidakmampuan PNS dalam mengesekusi program kerja.
Atas dasar tersebut, Uchok mengaku sangat tidak tepat jika pemerintah mengalokasikan anggaran demi menunjang kinerja PNS yang pada masa pandemi ini lebih banyak dilakukan secara virtual.
“Dari hasil analisa kami, banyak program PNS yang tidak bisa diesekusi di lapangan. Jadi bisa dikatakan karena rapat melulu, dan sekarang butuh bantuan pulsa, akhirnya tidak pernah ke lapangan untuk mengeksekusi program kerja,” imbuhnya.
Baca Juga: Sanksi Terberat Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan adalah Denda dan Penutupan Tempat Usaha
Ketimbang mengalokasikan anggaran hanya untuk pulsa bagi PNS, Uchok menyarankan agar pemerintah memperbanyak fasilitas Wifi gratis di ruang publik.
“Sebaiknya pemerintah perbanyak fasilitas-fasilitas wifi gratis di ruang-ruang publik. Karena itu lebih bermanfaat karena bisa dinikmati semua orang, tidak PNS saja” tukasnya.***
