Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan membawa perubahan pada peradaban Indonesia menuju negara maju.
Presiden Jokowi mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di sektor manapun di IKN untuk bersama-sama mewujudkan peradaban baru Indonesia.
Menurut Jokowi, keputusan pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun peradaban baru, antara lain dalam hal budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru.
Sebagai negara besar, lanjutnya, Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa.
“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” ujar Jokowi di Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022.
Jokowi menjelaskan, IKN adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor.
Baca Juga: Jokowi Sambut Baik Investasi Korea Selatan di IKN Nusantara
“Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari bujet yang ada. Delapan puluh persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” ucapnya.
Presiden mempersilakan para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Karena ia meyakini hal tersebut adalah kesempatan emas yang hanya datang sekali dan tidak akan terulang lagi.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Akan Melibatkan Warga Lokal
“Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan (berinvestasi),” katanya.
Kepala Negara menegaskan, pemindahan ibu kota ke IKN telah tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga ia meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di IKN.
Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Pembangunan IKN Nusantara Dimulai Agustus 2022
“Payung hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yg ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” jelasnya.***
