Network
PRFMNEWS - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendadak ramai diperbincangkan setelah memecat dokter Terawan.
Mereka yang menolak keputusan IDI menganggap pemecatan terhadap mantan Menkes tersebut tidak tepat.
Dokter Terawan bisa dikatakan bukan sosok sembarangan bagi IDI, pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Subroto dan Menteri Kesehatan menjadi bukti.
Baca Juga: Zeng Wei Jian Ungkap Isu IDI-Perjuangan Dibalik Pemecatan Terawan dari Anggota IDI
Karena sosok dokter Terawan yang bukan orang biasa dan adanya kalangan pengurus IDI yang menolak pemecatan, dikhawatirkan akan membuat organisasi kedokteran ini pecah.
Bukan kali pertama organisasi bentukan pemerintahahan Orde Baru di Indonesia mengalami pecah kongsi dan membentuk organisasi "tandingan" lainnya.
Dirangkum dari berbagi sumber, prfmnews.id akan membahas beberapa organisasi bentukan pemerintahahan Orde, selain IDI.
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Organisasi ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.
Organisasi yang menjadi wadah para alim ulama ini mewakili semua ormas keagamaan Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya.
Secara politis, MUI yang dibentuk memiliki tujuan mengendalikan suara umat Islam saat itu.
Soeharto mengetahui kekuatan umat Islam di Indonesia, karena itu dia berfikir tentang perlunya mewadahi para Ulama.
Baca Juga: Mantan Menkes Terawan Dipecat Permanen dari IDI, Satu Alasannya karena Vaksin Nusantara
2. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Organisasi ini dibentuk pada Januari 1991 dan yang menjadi ketua pertama ICMI adalah mantan Presiden BJ.Habibie.
Masih tentang narasi Islam, Soeharto membentuk ICMI untuk merangkul kaum Muslim modern perkotaan pada era itu.
Hingga kini, ICMI masih banyak ditempati para akademisi dan ilmuwan Muslim.
Baca Juga: Debut Perdana Kompetisi, Bogor Lavani Tim Voli AHY Langsung Jadi Juara Proliga 2022
3. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
Didirkan pada tanggal 10 November 1985,IKADIN lahir dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi sejenis saat itu.
IKADIN yang terbentuk atas restu Soeharto saat itu menjadi cikal bakal dari beberapa organisasi advokat Indonesia lainnya seperti Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan yang lainnya.
Sempat bersatu kembali dengan nama PERADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia yang didirikan pada 21 Desember 2004, organisasi para advokat ini pecah kembali.
Pada tahun 2008, beberapa pengurus PERADI keluar dan mendirikan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dalam perjalanan juga mengalami perpecahan kembali.
Baca Juga: Informasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak yang Digelar IDI Kota Bandung pada 25 September Nanti
4. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Pada masa kepemimpinan Orde Baru, Soeharto pun ingin merangkul para guru.
Organisasi PGRI memang bukan dibentuk oleh Soeharto karena berdiri pada November 1945 dan cikal bakalnya ada sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
Orde Baru saat itu sekedar melanjutkan yang sudah ada dengan merangkul PGRI menjadi salah satu mesin politik Soeharto dan Golkar.
Puncaknya pada tahun 1994, Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 78 tentang penetapan hari PGRI, sehingga setiap tanggal 25 November dijadikan hari jadi guru nasional.
Dinamika PGRI sama dengan yang lain, terjadi pandangan berbeda dalam berorganisasi.
Kini ada beberapa organisasi guru selain PGRI yaitu, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Baca Juga: Kronologi Will Smith Tampar Chris Rock di Piala Oscar 2022, Diawali Candaan Berujung Bentakan
5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Sama seperti PGRI, PWI juga organisasi yang bukan dibentuk oleh Soeharto namun keberadaannya dimanfaatkan saat dia berkuasa.
Didirikan pada bulan Februari 1946, PWI saat itu menjadi alat agitasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka setahun sebelumnya.
Keberadaan pers memang sangat vital dalam politik dan pemerintahan, hal inilah yang mendasari Soeharto untuk merangkul PWI.
Dengan Peraturan Menteri Penerangan Nomor.02 Tahun 1969, semua jurnalis diwajibkan menjadi anggota PWI.
Baca Juga: TEGAS! IDI Jabar Minta Masyarakat Tidak Lakukan Swab Test Mandiri
Peraturan tersebut yang akhirnya menjadi PWI sebagai satu-satunya organisasi pers yang diakui pemerintah.
Sejak saat itu, pers dan media menjadi "tangan kanan" Soeharto dalam berkuasa dan menjadi corong pemerintahahan Orde Baru
Pada akhirnya PWI juga mengalami dinamika organisasi. Hingga kini ada banyak organisasi pers di Indonesia, baik yang diakui oleh Dewan Pers maupun yang tidak.
Sebut saja Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang diakui Dewan Pers dan ada Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang tidak diakui Dewan Pers.***
