Network
PRFMNEWS - Permasalahan minyak goreng masih menjadi perbincangan hangat yang terus bergulir.
Kelangkaan minyak goreng memang mulai teratasi secara perlahan, akan tetapi tidak pada harganya yang melonjak.
Minyak goreng kini hadir dengan harga kisaran di atas Rp20.000 per liter.
Baca Juga: Pedagang di Pasar Ciwastra Dapat 10 Ton Minyak Goreng Curah, ini Pesan Ketua DPRD
Hal tersebut efek dari kebijakan pemerintah mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah saat ini juga membuat kebijakan tentang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Pungutan untuk ekspor CPO dinaikan menjadi 375 US Dollar per ton untuk maksimalnya.
Baca Juga: Stok Minyak Goreng di Toko Ritel Mulai Normal, Mendag: Sudah Mulai Normal Bahkan Melimpah
Perubahan kebijakan tersebut disambut baik oleh Pengamat Ekonomi dan Politik, Said Didu.
Said Didu memberikan respon baik atas kebijakan baru tentang ekspor CPO, namun dengan satu catatan yang bagi dia sangat penting.
"Kebijakan bagus - seharusnya segera dana tersebut dialihkan untuk subsidi minyak goreng, bukan mengutaman biosolar," tulis Said Didu dalam akun Twitter @saididu yang dikutip prfmnews.id, Senin, 21 Maret 2022.
Baca Juga: Minyak Goreng Mahal, Pria Ini Nekat Bikin Bakwan dengan Cara Direbus, Hasilnya Bikin Geleng-geleng
Pernyataan Said Didu ini mengingatkan kembali pada banyaknya para pengamat yang menganggap keberadaan biosolar yang menjadi masalah minyak goreng.
Perlakuan kepada biosolar dalam bentuk subsidi selama ini sudah seharusnya menurut dia juga dilakukan kepada minyak goreng.
"Thn 2016, program subsidi biodiesel diluncurkan krn permintaan CPO rendah dan harga 600-650 USD perton. Tujuannya utk membantu perusahaan sawit dan petani sawit agar tdk bangkrut. Saat harga CPO sktr 1.200 USD per ton subsidi biosolar trs dilanjutkan tapi tdk mensubsidi minyak goreng," tulis Said Didu mengenai asal muasal biosolar atau biodisel disubsidi pemerintah.
Baca Juga: Lagu-lagu Kritik Sosial Iwan Fals yang Terkenal Sebelum Lagu 'Minyak Goreng'
Tapi nampaknya Said Didu pesimis atas keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Dia menilai dari kebijakan penghapusan HET yang dianggap ada yang keliru dalam penerapannya.
"Saat seperti inilah isi hati pengambil kebijakan diketahui. Jika memihak kepentingan rakyat maka disediakan dulu minyak goreng subsidi baru HET dicabut. Tapi sepertinya penguasa lebih memihak kpd pengusaha sehingga melepaskan HET padahal minyak goreng murah yg disubsidi blm tersedia," tulis Said Didu, mengomentari respon masyarakat yang kaget dengan harga baru minyak goreng di pasaran.
Keberadaan minyak goreng memang saat ini melonjak dari sebelumnya, pasca pencabutan kebijakan aturan HET.
Sudah tidak ada lagi minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter saat ini.***
