Network
PRFMNEWS - Hilangnya nama Soeharto dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret menjadi polemik baru.
Tak hanya Soeharto, sejarah tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) juga ditiadakan.
Tentang Soeharto dan PDRI yang menghilang hasil dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022. Keppres tersebut terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon termasuk yang geram dengan adanya Keppres ini, dia meminta untuk adanya revisi atas Keppres tersebut.
Revisi atas Keppres tersebut dianggap banyak kekeliruan dan sebagai upaya membelokan sejarah.
"Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari @univ_indonesia. Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara2 konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend.Sudirman pun mulanya "enggan" bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," ucap Fadli Zon dalam Twitternya @fadlizon, Jumat 4 Maret 2022.
Sejarah sesuai selera penguasa https://t.co/Z4KVrTZiFC— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) March 4, 2022
Baca Juga: Nurhayati Pelapor Korupsi Jadi Tersangka, Mahfud MD Bereaksi: Tidak akan Dilanjutkan
Sebelumnya, politisi Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah juga merespon Keppres tersebut dengan satir.
Fahri menilai sejarah itu harus ditulis sejarawan, orang yang memang mempelajari sejarah sebagai keilmuan.
"Jika sejarah tidak lagi ditulis oleh sejarawan tetapi ditulis dengan tinta penguasa maka kita akan menyaksikan sejarah yang akan direvisi berkali-kali," tulis Fahri Hamzah dalam akun Twitter @Fahrihamzah.
Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut terlibat adu argumen dengan Menkopolhukam, Mahfud MD.
Baca Juga: Timeline Kejadian Penting Sebelum Konflik Rusia dan Ukraina Pecah
Mahfud melontarkan ucapan bahwa bukan Fadli Zon yang menentukan sejarah.
"Penentu kebenaran sejarah bukan Fadli Zon!," kata Mahfud MD, dalam kutipan di Twitter milik Fadli Zon.
Mahfud MD juga memberikan pembelaan atas Keppres tersebut. Dia sedikit merinci tentang suatu peranan seseorang.
"Betul. Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peranan Soeharto, Nasution, dll ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," ucap Mahfud MD melalui akun miliknya @mohmahfudmd.
Fadli Zon menganggap Keppres tersebut membelokan sejarah. Dia juga menilai jika akhirnya sejarah adalah selera penguasa.
"Sejarah sesuai selera penguasa," ungkap Fadli membalas cuitan Fahri Hamzah.
Untuk menyudahi polemik ini, Fadli Zon meminta dirinya untuk melakukan debat dengan Mahfud MD.***
