Network
BANDUNG, (PRFM) - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Asep Sumaryana mengatakan, pemerintah memilki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari penyebaran wabah corona atau COVID-19.
Pemerintah perlu mempelajari siklus penyebaran wabah corona sebelum mengambil kebijakan penutupan akses atau lockdown.
"Pemerintah harus mempelajari siklus penyebarannya (corona)," kata Asep saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis (12/3/2020).
Baca Juga: Hore! Alun-alun Soreang dan Cicalengka Diresmikan Hari Ini
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya melalui langkah medis maupun langkah politik. Karena corona berasal dari luar negeri, maka perlu ada pemeriksaan orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri.
"Tepat kiranya kalau di bandara, stasiun, dan terminal orang diperiksa, dan itu selama ini telah dilakukan, sehingga orang yang diduga membawa virus tersebut bisa diperiksa," katanya.
Jika pemerintah memberlakukan kebijkan lockdown, maka ada beberapa sektor yang bakal terdampak seperti ekonomi dan pariwisata. Namun ia menilai, kesehatan anak bangsa jauh lebih penting dari dua sektor tersebut.
Baca Juga: PSSI Tegaskan Situs Judi dan Rokok Tidak Boleh Jadi Sponsor Liga Indonesia
"Income (penghasilan) negeri dan daerah bisa berkurang misal dari sektor pariwisata," kata dia.
Kebijakan lockdown juga kata dia bakal berpengaruh pada penyelenggaraan rangkaian event kenegaraan yang telah diagendakan, seperti peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA). Karena, negara lain juga khawatir jiga mengikuti acara tersebut.
"Negara lain khawatir ketika negara kita dianggap negara yang memiliki penyebaran corona agak tinggi," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Harus Cermat Jika Ingin Terapkan Lockdown Jegal Penyebaran Corona
Namun demikian, ia menuturkan pemerintah bisa mengambil hikmah dengan adanya wabah corona ini. Pola hidup masyarakat bisa lebih baik lagi.
"Pola hidup yang baik bisa meningkatkan ketahanan dan kesehatan kita," tandasnya.***
