Network
BANDUNG, (PRFM) - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi pada konferensi pers di Jenewa.
Langkah ini dilakukan karena kasus coronavirus telah meningkat jauh hingga 13 kali lipat dalam dua minggu, dengan jumlah negara yang tiga kali lipat mendiagnosis kasas ini di negara mereka masing-masing.
Lantas, setelah WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, apakah sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan penutupan akses atau lockdown untuk menekan penyebaran wabah corona?
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad, Prof. Atip Latipulhayat mengatakan, dalam menghadapi merebaknya wabah corona, negara wajib memberikan perlindunan maksimal bagi warga negaranya.
Jika Indonesia akan menerapkan lockdown seperti Italia, maka ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.
"Lockdown (penutupan akses) harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, ujungnya bukan lagi pertimbangan ekonomi, tapi kesehatan," kata Atip saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis (12/3/2020).
Baca Juga: Diatur Protokol Corona, Berikut Langkah yang Harus Dilakukan Jika Menderita Gejala Corona
Ia setuju jika pemerintah menerapkan kebijakan lockdown, namun pemerintah harus melakukan modifikasi. Artinya, lockdown yang diterapkan tidak mengisolasi negara secara total.
"Haru ada prioritas-prioritas, pemerintah harus cermat, hati-hati, dan cerdas untuk menerapkan lockdown," kata dia.
Penerapan kebijakan lockdown di Indonesia akan berbeda dengan Italia. Pasalnya Indonesia adalah negara kepulauan besar.
"Negara kita negara kepulauan, pasti rumit (menerapkan lockdown), dan itu tantangannya," katanya.
Baca Juga: Jemaah di Arab Saudi Bakal Dipulangkan pada 15 Maret 2020
Lebih lanjut ia menuturkan, pemerintah harus memiliki data yang lengkap terlebih dahulu bilamana ingin menerapkan lockdown.
Jika pemerintah memiliki data yang akurat, lockdown bisa diterapkan di wilayah yang rentan penyebaran corona saja.
"Pemerintah harus memiiliki data akurat, sehingga lockdown dilakukan di wilayah yang rentan, supaya penyebaran (corona) tidak cepat," katanya.***
