Network
PRFMNEWS - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mengajukan gugatan kepada 10 orang penggerak kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.
Salah seorang kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi yang dibentuk Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat kubu AHY ini, Bambang Widjojanto menyatakan, langkah hukum yang dijalankan pihaknya adalah bentuk dari penegakan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, pengadilan ini merupakan benteng terakhir untuk memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi.
Baca Juga: DPP Partai Demokrat yang Dipimpin AHY Gugat Penggerak KLB Deli Serdang ke PN Jakpus
"Sehingga kami datang ke sini sebetulnya ingin memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi itu. Dan pengadilan inilah bukan hanya benteng terakhir pencari keadilan, tapi benteng terakhir bagi proses demokratisasi dan demokrasi," ucap Bambang di PN Jakpus hari ini, Jumat 12 Maret 2021.
Bambang menyebutkan, pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dilakukan dengan menyalahi konstitusi.
Dengan adanya KLB yang digelar oleh orang-orang yang sudah dipecat dari partai, kata Bambang, maka sesungguhnya negara sudah diserang dengan perbuatan melawan hukum.
Baca Juga: Muncul Klaster Senam di Tasikmalaya, Wagub Uu Ruzhanul Ulum Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan
Ditegaskan pula oleh Bambang, selain Partai Demokrat, negara dan kekuasaan yang ada pun telah diserang dengan perbuatan yang melawan hukum ini.
"Pasal 1 konstitusi itu menjelaskan kita itu bukan sekedar negara hukum, tapi negara hukum yang demokratis. Artinya apa? berbasis pada kepentingan rakyat. Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebenarnya negara, keuasaan, dan pemerintahan yang sah, bukan sekedar partai demokrat." tegasnya.
Baca Juga: Ezra Walian Resmi Pamit dari PSM, Akankah Bergabung dengan Persib? Ini Jawaban Robert Alberts
Oleh karena itu, dengan diajukannya gugatan dari DPP Partai Demokrat terhadap penggerak KLB Deli Serdang bisa menjadi jalan untuk memuliakan konstitusi.
"Kami ingin menggunakan hukum dan memuliakan hukum melalui pengadilan ini, dan mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan, kemaslahatan, pada kepentingan demokrasi dan demokratisasi," tegasnya.***
