Network
PRFMNEWS - Pemerintah baru-baru ini membahas kebijakan terkait pelaksanaan libur panjang akhir tahun.
Polemik mengenai lama waktu pelaksanaan cuti bersama apakah akan diperpanjang atau diperpendek pun menjadi pebincangan.
Pakar Kesehatan Masyarakat dari Dapartemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad), Deni Kurniadi Sunjaya, mengungkapkan bahwa kebijakan mengenai lama waktu cuti tersebut sangat bergantung pada situasi.
“Kebijakan itu sangat tergantung sekali pada situasi. Apakah itu diperpanjang, apa diperpendek, pastinya (pemerintah) sudah memperhitungkan big data,” ungkap Deni saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 30 November 2020.
Baca Juga: Lama Liburan Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19? Pakar: Itu Hanya Asumsi
Baca Juga: Selebgram Cantik Ayu Wulantari Tewas Bunuh Diri, Terjun dari Lantai 4 Sebuah Hotel di Bali
Baca Juga: Ribuan Personel Polresta Bandung Siap Amankan Pilkada 9 Desember dengan Dilengkapi APD
Deni menuturkan bahwa diperpanjang atau diperpendeknya cuti bersama nanti, itu merupakan hasil perhitungan pemerintah.
Perhitungan tersebut menggunakan big data dan melihat data pergerakan masyarakat.
“Jadi pemerintah itu membuat kebijakannya lebih berbasis pada data yang sekarang. Dibandingkan kita (peneliti) aja kadang ketinggalan,” kata Deni.
Kendati menggunakan big data yaitu data pergerakan masyarakat, ia menuturkan bahwa data tersebut kadang sukar ditebak.
Baca Juga: Mahfud MD Hormat Pada Sikap Ketua PBNU dan PP Muhammadiyah yang Peduli Terhadap Bahaya Covid-19
Baca Juga: Dini Hari Tadi Terjadi Kecelakaan di Tol Cipali KM 78 yang Mengakibatkan 10 Orang Meninggal Dunia
Baca Juga: Beragam Manfaat Menggambar untuk Anak, Salah Satunya Meningkatkan Percaya Diri
Terkait pelaksanaan cuti bersama apakah diperpanjang atau diperpendek, Deni mempercayai bahwa kebijakan apapun yang diambil pemerintah adalah keputusan yang paling memungkinkan untuk diambil.
“Tapi belum tentu itu (diperpanjang atau diperpendek) adalah yang terbaik. Tapi itu paling memungkinkan diambil keputusannya dari yang buruk,” tegasnya.
Hal tersebut ia ungkapkan karena dalam membuat sebuah kebijakan dan strategi, pemerintah telah membuat perhitungan dan pengukuran berdasarkan big data.*** (Dhea Amellia/JOB)
