PRFMNEWS - Di tengah pandemi covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur menegur keras para menterinya karena dinilai tak bisa bekerja cepat. Bahkan, presiden mengancam akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Unpad, Firman Manan mengatakan, kondisi pandemi covid-19 ini di luar prediksi siapapun. Maka dari itu, tentu presiden memiliki wewenang untuk menentukan orang yang tepat dalam susunan kabinet dalam penanganan pandemi ini.
"Ini kan situsi krisis yang sebenarnya tidak terbayangkan saat presiden Jokowi menyusun kabinet pada Oktober tahun lalu. Waktu itu tidak pernah terbayangkan ada krisis pandemi covid seperti sekarang. Nah tentu saja di kondisi sekarang memerlukan orang-orang yang punya kemampuan mengelola pemerintahan dalam keadaan krisis," sebut Firman saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu (28/6/2020).
Baca Juga: Gim Jadul yang Dulu Dimainkan di Nintendo yang Bisa Kamu Mainkan Lagi Lewat HP
Reshuffle, atau perombakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut Firman, ada tiga poin yang menyebabkan presiden melakukan reshuffle.
Pertama, presiden akan melakukan reshuffle jika memang kinerja menteri tersebut belum optimal. Presiden sejak awal pembentukan kabinet tentu berharap ada kinerja optimal dari para menteri yang dipilih.
Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, tentu presiden sangat berharap kinerja nyata dari semua menteri. Terlebih, saat ini semua sektor terdampak sehingga memerlukan penanganan dari semua menteri.
Baca Juga: Disdukcapil Kota Cimahi Layani Pelayanan Adminduk Secara Online via WA, ini Nomornya
"Soal kinerja kan akan dilihat beberapa kementerian kelihatannya memang belum menunjukan kinerja optimal dalam keadaan krisis, jadi suasana yang tidak normal yang memerlukan penanganan cepat, mengambil keputusan secara cepat," tegasnya.
Seorang menteri merupakan nahkoda dari kementerian yang dipimpinnya. Maka dari itu, setiap menteri tentu harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik.
Maka dari itu, Firman menilai bisa jadi seorang menteri terancam di-reshuffle jika menteri tersebut tak memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Terlebih, dikondisi pandemi seperti saat in perlu sikap bijak dan cepat.
Baca Juga: Siap Bonceng Penumpang Lagi, Ini Protokol Kesehatan yang Disiapkan Grab
"Kepemimpinan dalam masa krisis itu memang berbeda dengan kepemimpinan di masa normal. Dalam masa krisis ini harus tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan atau bahkan harus berani mengambil risiko," tegasnya.
Dalam keberlangsungan kabinet, tentu diperlukan koordinasi yang baik antar menteri dan kementerian apalagi di kondisi pandemi. Firman menilai, bisa jadi ancaman reshuffle ini ada karena koordinasi yang kurang baik di antara antar menteri dan kementerian.
"Terakhir, ini kan persoalan kabinet jadi bukan hanya persoalan personal, atau kinerja masing-masing kementerian tapi juga soal koordinasi," tukasnya.***