PRFMNEWS - Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengusulkan penhapusan biaya bali nama kendaraan bermotor.
Yusri mengungkapkan, pihaknya mengusulkan proses penghapusan pembiayaan ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2).
Menurut Yusri, strategi ini dapat menertibkan data pemilik kendaraan ke kepolisian.
Hal ini disampaikan Yusri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) PT Jasa Raharja Tahun 2022 di Double Tree By Hilton Hotel, Cikini, Jakarta pada Rabu, 13 Juli 2022 kemarin.
“Ada beberapa strategi yang sudah kita rancang bersama salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengusulkan penghapusan biaya ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2),” tutur Yusri.
Yusri menuturkan, strategi ini selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri.
Sehingga, lanjut Yusri, penegakan hukum di jalan dapat mengeluarkan inovasi melalui ETLE.
“Bapak Kapolri mengeluarkan kebijakan, bagaimana kita polisi lalu lintas tidak ada konteks dengan masyarakat pada saat melakukan penegakan hukum di jalan. Sehingga mengeluarkan satu inovasi tentang ETLE,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono menuturkan Task Force adalah kelompok kerja mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak agar dapat dieksekusi secara cepat.
Rivan berharap dukungan kepada semua pihak untuk turut berkontribusi.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan Berikan Sejumlah Catatan Bagi Kepala Disbudpar Baru
“Pedoman kami menentukan Task Force agar dapat dieksekusi secara langsung, tentu ini menjadi penting untuk kita semua,” harapnya.
“Kepada seluruh divisi untuk memberikan kontribusi yang baik, karena apa yang kita putuskan dua hari ini akan menjadi pegangan untuk melakukan eksekusi kerja yang baik,” imbuhnya.***