PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo membuka opsi pemberlakuan karantina wilayah terbatas dalam penanganan pandemi Covid-19 mengingat angka kasus menembus satu juta positif Corona.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih setuju dengan wacana tersebut karena karantina wilayah terbatas bisa memperkuat PSBB atau PPKM yang saat ini diterapkan di Jawa-Bali.
"Ini sangat penting untuk penguatan PPKM dalam kondisi sekarang yang masih terus bertambah dan positivity rate masih tinggi di atas 20 persen, dan kasus aktif terus bertambah," ujar Daeng saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Jumat 29 Januari 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Opsi Karantina Wilayah Terbatas
Daeng mendukung penuh pemberlakuan karantina terbatas, tapi dengan catatan pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan.
Ia khawatir jika tidak ada penguatan dalam penanganan pandemi, maka infeksi Corona bisa menyebar lebih luas lagi.
Pemerintah harus tegas karena saat ini sudah tidak mungkin jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Pasalnya, pandemi telah berlangsung hampir satu tahun tapi kesadaran masyarakat masih rendah soal menjaga protokol kesehatan.
Baca Juga: Wacana Karantina Terbatas, Pengamat: Sulit Mempermanenkan Kebijakan di Tengah Situasi Tak Terduga
Baca Juga: KABAR BAIK, Kemenkop UKM Usulkan BLT UMKM Rp2,4 Juta Dilanjutkan Tahun Ini
"Dalam situasi darurat ini nggak mungkin hanya menyerahkan ke kesadaran masyarakat, masyarakat sudah banyak mengerti, ini sudah hampir satu tahun, tapi masyarakat masih seperti itu," ungkapnya.
Pemerintah katanya harus berani menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. Sebab jika pemerintah tidak galak, maka situasi pandemi tidak akan membaik.
"Kalau pemerintah tegas itu dikatakan galak, nggak boleh begitu perasaan masyarakat, karena ini untuk kepentingan kita semua, kalau tidak galak, tidak tegas ya seperti ini udah akibatnya," pungkasnya.***