Network
Aris menjelaskan, SP 2020 secara online memang tidak wajib, karena ada metode lain, yakni wawancara. Tetapi Ia berharap ada partisipasi masyarakat dengan data kependudukan. Hal itu bisa berdampak pada pembangunan skala nasional ke depannya.
Baca Juga: Final Four dan Grand Final Proliga 2020 akan Digelar di Padepokan Voli Sentul dengan Tanpa Penonton
"Saya harap masyarakat bisa berpartisipasi. Contoh pada SP 2010 itu diketahui kita mendapatkan bonus demografi yang tentunya akan jadi acuan pemerintah melakukan perencanaan untuk pembangunan. Seperti di Kota Bandung dengan penyiapan lapangan kerja atau saat masuk usia nikah dengan memperbanyak surat nikah, selain itu perencanaan anggaran juga," katanya.
Ia menjelaskan, data-data yang masuk itu bisa valid karena dilakukan validasi ulang. Misal dalam mengisi pekerjaan, tidak akan ada yang mengaku sebagai camat atau lurah, bahkan wali kota. Karena BPS memiliki data para pejabat atau warga yang dianggap penting.
"Kami punya rekaman semua pejabat penting seperti Walikota, Camat, Lurah, Kepala Dinas, TNI, Polri. Kalau ada yang mengaku atau mengisi asal-asalan itu pasti diketahui. Atau misal umur 6 tahun tapi pendidikannya diisi kelas 6 SD," ucapnya.
Selain itu, BPS Kota Bandung merencanakan SP 2020 secara wawancara pada Juli 2020 yang dilakukan oleh petugas yang disebut mitra yang turun ke lapangan. Petugas tersebut bisa berasal dari masyarakat sekitar yang diseleksi dan dilatih.
"Petugas tersebut nanti yang akan 'door to door'. Mereka menggunakan Android bukan kertas dengan isian pertanyaan yang sama seperti SP Online. Namun untuk yang clean tidak akan didatangi karena sudah benar datanya," kata Aris.
Baca Juga: Wifi Bandung Juara Tidak Bisa Diakses, Ini Dia Alasannya
Pelaksanakaan SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data dari Dukcapil. Metode tersebut direkomendasikan oleh PBB agar sensus bergeser dari metode tradisional (full canvassing) menuju register based census.
