Network
PRFMNEWS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan bakal memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total mulai Senin 14 September 2020. Jawa Barat, sebagai daerah penyangga ibu kota pun segera merespons.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meminta kawasan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).
Baca Juga: Viral ! Lagi-Lagi Pesepeda Melawan Arus Kali Ini Terjadi di Jalan Asia Afrika Kota Bandung
Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Jawa Barat, Surya Batara mengatakan pihaknya akan mengikuti jika pemerintah memberlakukan PSBMK.
Namun dia berharap, pemberlakuan PSBMK tidak dalam jangka waktu yang lama.
"Kami akan mengikuti sepenuhnya anjuran dan kebijakan pemerintah, karena pasti atas dasar yang logis. Tapi kami berharap kalau dilakukan, (PSBMK) tidak dalam jangka waktu yang terlalu panjang," kata Surya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 11 September 2020.
Baca Juga: Cara Mengetahui Apakah Dapat Bantuan UMKM Atau Tidak
Dia yakin, pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan alasan yang logis dan berdasarkan hasil kajian.
Jika PSBMK diberlakukan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai kebijakan tersebut.
"Harapan kami (PSBMK) tidak lebih dari seminggu," katanya.
Dia berharap hal itu, lantaran geliat ekonomi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah mulai bergerak.
Baca Juga: Harap Jabar Tidak Berlakukan PSBB, ASITA: Ekonomi Baru Bernafas, Jangan Bikin Sesak Nafas Lagi
Dia khawatir jika PSBMK atau nantinya PSBB diberlakukan dalam jangka waktu lama, dapat berdampak buruk terhadap perekonomian.
"Dulu PSBB cukup lama, lalu ada AKB, dan mulai bergerak (ekonomi) meskipun perlahan," katanya.***
