Network
PRFMNEWS - DPD Partai Gerindra Jawa Barat merespons salah satu kadernya yakni Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana yang terjaring OTT KPK pada Jumat, 14 April 2023.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Ihsanudin menyatakan kabar Yana Mulyana kena OTT KPK hingga jadi salah satu tersangka kasus korupsi suap serta gratifikasi pengadaan CCTV dan ISP proyek Bandung Smart City bisa mencoreng citra partai berlambang kepala Burung Garuda itu.
Ihsanudin mengatakan kasus korupsi Yana Mulyana yang menjadikannya salah satu tersangka oleh KPK sangatlah membuat marah dan kecewa partai terlebih terjadi jelang Pilpres 2024.
"Mengapa saat Partai Gerindra elektabilitasnya naik tinggi, bahkan untuk calon presiden Pak Prabowo nomor satu dan ini tiba-tiba dari kadernya ada yang tersandung dugaan korupsi," kata Ihsanudin, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Dia mengakui OTT KPK terhadap Yana Mulyana bisa mencoreng elektabilitas partai. Apalagi Yana sempat menjadi kandidat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung.
"Sangat kecewa karena terjadi itu. Mudah-mudahan ini masalah kecil dan sebetulnya ini kesalahan pribadi dia," ucapnya.
Menurut Ihsanudin, sejumlah pengurus Partai Gerindra dan kolega mengaku tidak percaya dengan kasus OTT Yana Mulyana.
"Jadi, komentar dari sahabat-sahabat juga merasa tidak percaya karena kan gimana-gimana juga dia sebelumnya pernah akan jadi kandidat Ketua DPC Gerindra Kota Bandung," terangnya.
Ia pun menyampaikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum atas kasus yang menjerat Yana Mulyana tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Diborgol dan Pakai Rompi Oranye Usai Diperiksa KPK
"Menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum maupun KPK. Pihak penegak hukum diminta segera membuktikan jika benar ada kasus suap melilit yang bersangkutan," tuturnya.
Dia juga menegaskan bahwa terakhir status Yana Mulyana di DPC Partai Gerindra Kota Bandung bukan sebagai pengurus partai, hanya sebagai anggota.
Kemudian disinggung mengenai pendampingan hukum terhadap Yana Mulyana, tambahnya, Partai Gerindra belum bisa menentukan karena akan mengkaji dulu kasus tersebut.
"Namun, biasanya kalau dilihat kesalahannya ada unsur dari penindakan KPK, misalnya, akan membantu full. Tapi, kalau misalnya ini memang kesalahan dari Pak Yana, ya sudah kita sepenuhnya serahkan ke penegak hukum," jelas Ihsanudin.***
