Network
PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan proses perbaikan 71 ruas jalan provinsi terus dikebut guna mendukung jalur mudik Lebaran 2023.
Ridwan Kamil pun menyampaikan update perbaikan 71 ruas jalan di Jabar saat melakukan inspeksi ke lokasi pengerjaan Jalan Kartini, Kota Bekasi, Rabu 29 Maret 2023.
Ridwan Kamil menyatakan proses perbaikan berlangsung lancar dan dari 71 pekerjaan perbaikan jalan provinsi ini ditargetkan sekitar 50 persen selesai sebelum Lebaran.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Kota Bandung Ikut Razia Toko Miras Ilegal di Bulan Puasa
"Nah jalan-jalan provinsi ini ada 71 pekerjaan dan alhamdulillah (lancar), Insyaallah setengahnya beres sebelum Lebaran," kata Ridwan Kamil.
Gubernur menambahkan, batas waktu pengerjaan perbaikan sebagian dari target 71 ruas jalan provinsi dapat rampung 10 hari jelang Lebaran.
"Sebelum Lebaran itu dibatasi H-10 harus sudah selesai karena sudah mulai mudik. Nanti 50 persennya Insyaallah setelah Lebaran dituntaskan," ungkapnya.
Baca Juga: DIBUKA Pendaftaran Mudik Gratis 2023 Berangkat dari KBP Bandung, Cek Cara dan Syarat Jadi Peserta
Kang Emil kembali menegaskan, Pemprov Jabar akan menjadikan tahun 2023 dan 2024 sebagai tahun perbaikan infrastruktur jalan.
Menurutnya, pada tahun ini hingga 2024, pihaknya akan memfokuskan anggaran untuk perbaikan ruas-ruas jalan provinsi.
"Tahun ini tahun ngaspal jalan, termasuk tahun depan sudah dirancang mayoritas juga akan urusan ngaspal jalan," tegasnya.
Dia pun menjelaskan perbaikan jalan provinsi sejauh ini tersendat karena selama dua tahun seluruh lini kehidupan di Indonesia bahkan dunia terhantam pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemkot Bandung Menyasar Ribuan Mahasiswa untuk Segera Memiliki Identitas Kependudukan Digital
"Kalau ditanya kenapa baru sekarang? Karena selama Covid-19 itu potensi kita setahun hilang Rp5 triliun yang mayoritas sebenarnya untuk anggaran infrastruktur," tuturnya.
Pemerintahan, lanjutnya, sempat terganggu akibat pandemi Covid-19 sehingga anggaran perbaikan infrastruktur pun didahulukan untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak pandemi.
"Jadi lima tahun terakhir ini adalah lima tahun pemerintahan yang terdampak Covid-19. Dampaknya itu jadi tidak bisa menilai pembangunan di Jawa Barat dengan kacamata normal karena kacamatanya tidak normal, akibat Covid-19 anggaran tergeser ke bansos, pendapatan juga hilang," bebernya.
"Nah sekarang karena situasi sudah normal kita lakukan. Bukan tidak dikerjakan karena memang situasinya darurat. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan jalanan di Jawa Barat insyaallah mulus sehingga memperlancar pembangunan dan ekonomi masyarakat," pungkasnya.***
