Network
PRFMNEWS - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut membahas terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem khususnya yang mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Garut, Iman Purnama Ridho dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Cipanas Baru, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada Senin, 12 Desember 2022.
Iman menuturkan, bahwa Kabupaten Garut mencatat adanya 64.130 atau sekitar 78% masyarakat miskin yang harus ditindaklanjuti dengan berbagai program dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menanggulangi kemiskinan.
Baca Juga: Pemkab Garut Sudah Siapkan Mitigasi untuk Warga Soal Ancaman Sesar Garsela
"Karena berdasarkan entry-an SIPD yang biasa rutin dientry oleh SKPD itu biasanya sub kegiatan program kegiatan itu sampai di kampung, terus lokasi desa, lokasi kecamatan," ucapnya dikutip prfmnews.id dari laman garutkab.go.id.
Berdasarkan kebijakan tersebut, kata Iman, maka program-program penanggulangan kemiskinan harus dilampiri oleh kertas kerja sasaran data P3KE harus berlandaskan pada data yang diberikan oleh pusat.
Baca Juga: BPBD: Mohon Tidak Menyebarluaskan Video-video Hoax Terkait Gempa Garut
Ia menyebut, pihaknya telah menginventarisasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) khususnya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
"Jadi, yang sudah masuk kepada sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) supaya dilampiri oleh data kertas kerja, maksudnya data kertas kerja itu adalah data sasaran P3KE yang 78%," tuturnya.
