PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil ingin kekebalan komunal atau herd immunity dapat tercapai pada akhir tahun 2021 ini.
Namun, untuk mencapainya wilayah Jabar sendiri membutuhkan distribusi dosis vaksin yang cukup besar.
Dikutip dari laman Humas Jabar, untuk mencapai target tersebut setidaknya Jabar membutuhkan 15 juta dosis vaksin setiap bulannya.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, jika dihitung hingga Desember 2021 maka total akan terdapat 76 juta dosis vaksin di Jabar.
76 juta dosis vaksin tersebut akan menyasat pada 37 juta penduduk sasaran.
Baca Juga: Vaksin Door To Door di Kota Bandung Digelar Hingga September
Baca Juga: Persib Gelar Vaksinasi untuk Seribu Orang, ini Syarat dan Cara Daftarnya
"Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan," kata Emil aat menghadiri Vicon Audit Stok Vaksin Opname Vaksin COVID-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 9 Agustus 2021.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Ridwan Kamil, pihaknya sudah meminta kiriman dosis vaksih kepada pemerintah pusat.
Usulan lainnya yang juga ia sampaikan kepada pemerintah pusat ialah data vaksin Covid-19 yang dapat didistribusikan oleh pemerintah pusat.
Dirinya mengapresiasi adanya sentra-sentra vaksinasi yang digelar di beberapa kota/kabupaten.
Namun ia mengingatkan untuk selalu merapihkan data agar kelompok sasaran tercatat di pemerintah provinsi.
Baca Juga: Hore! 1 Kabupaten dan 14 Wilayah di Jabar Sudah Tidak Masuk PPKM Level 4
Baca Juga: Luhut Sebut Presiden Jokowi Sebagai Panglima Tertinggi dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Karenanya, Emil meminta supaya data dari sentra vaksinasi yang digelar instansi atau stakeholders lainnya agar dilaporkan melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE).
"Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apapun kalau boleh melewati provinsi sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan," jelasnya.***