PRFMNEWS - Negara anggota PBB akhirnya menyepakati perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, setelah lima putaran negosiasi yang berlarut-larut untuk melindungi laut lepas dan kekayaannya.
Perjanjian tersebut disampaikan oleh presiden konferensi Rena Lee di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Konsensus tercapai setelah melewati lebih dari 15 tahun diskusi, termasuk di dalamnya empat tahun pembicaraan formal, dan sesi negosiasi terakhir ketiga dalam waktu kurang dari setahun.
Baca Juga: Peramal Gempa Turki Sebut Gempa Besar Bakal Guncang Indonesia
"Kapal telah mencapai pantai,” kata presiden konferensi Rena Lee dikutip prfmnews.id dari laman dw.com.
Sementara itu, juru kampanye laut senior Greenpeace AS, Arlo Hemphill menuturkan bahwa perjanjian itu adalah kesepakatan konservasi terbesar dalam sejarah dunia.
Sebab perjanjian itu dipandang penting untuk melestarikan 30 persen daratan dan lautan dunia pada 2030.
Baca Juga: Mark Zuckerberg Akan Buat Chat AI untuk Whatsapp dan Instagram
"Perjanjian ini membuka jalan untuk pembangunan cagar alam laut sehingga negara dapat mewujudkan komitmen mereka untuk melindungi 30% lautan pada tahun 2030 menjadi kenyataan,” ujar Hemphill.
Perjanjian yang lama ditunggu-tunggu ini menandai titik balik yang signifikan dalam upaya melindungi laut lepas dan melestarikan kehidupan laut.
Penangkapan ikan, pelayaran, pariwisata, dan perlindungan laut saat ini dikendalikan oleh sekitar 20 organisasi. Namun, peraturan mereka hanya berlaku untuk jarak 200 mil laut (370 kilometer) dari pantai. Dengan demikian, wilayah itu tidak berada di bawah yuridiksi negara mana pun.
Baca Juga: Kontroversi Pembangunan Mukaab yang Mirip Ka'bah oleh MBS di Arab Saudi
Meski laut lepas menempati lebih dari separuh permukaan bumi dan 61% dari semua samudra, namun hanya 1% perairan internasional yang dilindungi.***